Membungkam Pers dan Media Massa? Antara Fakta, Somasi, dan Hak Jawab

Bangkrutnya sendi-sendi ekonomi, dan porak porandanya hukum dengan perangkat keras maupun lunaknya hingga krisis kewibawaan, dan maraknya aksi kekerasan adalah suatu isyarat bahwa proses reformasi persoalan pokok bangsa dan negara belum mampu membangkitkan kesepakatan dan kebersamaan para elite politik penguasa dalam menyatukan kekuatan bersama membangun bangsa dan negara. Artinya, para elite politik penguasa belum sembuh dari penyakit lamanya, feodalisme dan otoriterisme (ditaktor). Bahkan celakanya malahan tambah lebih buruk menjelma sebagai koruptor. Tak hanya itu, beragam kebijakan yang berdalih kepentingan pembangunan fasilitas publik lebih dominan bersifat memenuhi kepuasan nafsu kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok atau golongan tertentu. Dalam posisi itulah pers dan media massa punya tanggungjawab untuk mengarahkan dan mengingatkan, serta melakukan fungsi informasi dan sosialisasi menuju perubahan demokrasi dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini pers dan media massa berperan sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat. Menyampaikan pesan kebijakan pemerintah dan berbagai instansinya yang patut diketahui masyarakat. Selain itu, sebagai komunikator dalam menggali informasi dari sumber pemerintah dengan berbagai pertimbangan termasuk visi subjektif sesuai kaedah jurnalistik berdasarkan undang-undang pers, UU No.40 tahun 1999