PERKEMBANGAN HUBUNGAN MILITER DENGAN SIPIL DI INDONESIA

The military has an active and making role’s the politics in Indonesian government at New Order Era. Writers such as Huntington's theory marking read about the military-Civil Affairs on citizens with Agency Theory. In Indonesia, wave of reform also participated in the larger open space for discussion civil-military relations are associated with the democratic process. During this civil-military relations is not only built on military doctrine, which doctrine is less popular among the civil society and its main doctrine was never a debate among the public discourse. So that explains that military professionals can happen if they do not interfere in politics so future formation of a democratic government that includes the rule of law, public accountability in terms of the delicate balance of military autonomy in personnel policy, determining the level of power, issues of education and military doctrine and ultimately think and formulate and determine policy in the field of defense that civil-military relations that harmony must be built within the framework of democracy and mutual trust and mutual cooperation. Keywords: Civil-Military relations, Civil Democracy Control Ketika kekuasaan Orde Baru, militer memiliki peran aktif dan pembuatan politik dalam pemerintahan Indonesia. Penulis seperti teori Huntington Tanda membaca tentang militer- Urusan Sipil pada warga dengan Teori Ajensi. Di Indonesia, gelombang reformasi juga berpartisipasi dalam ruang terbuka pada ruang lebih besar untuk diskusi hubungan sipilmiliter yang terkait dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil-militer tidak hanya dibangun di atas doktrin militer, namun juga masyarakat sipil. Sehingga menjelaskan bahwa profesional militer dapat terjadi jika mereka tidak ikut campur dalam politik. Ini juga mempengaruhi pembentukan masa depan suatu pemerintahan demokratis yang mencakup hukum, akuntabilitas publik, militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuasaan, masalah pendidikan yang akhirnya dapat menetapkan kebijakan di bidang pertahanan dalam hubungan sipil-militer yang harmonis. Kata-Kata Kunci: Hubungan Sipil-Militer, Kontrol Sipil Demokras