ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, salah satu aktivitas hukum dalam masyarakat sebagai subjek hukum adalah dalam hal perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang kemudian disebut akta. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan upaya Notaris sebagai pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap pengawas notaris di Majelis Pengawas Daerah Kota Surabaya, analisa data yang digunakan mengunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta sosial yang timbul di masyarakat. Dalam UUJN dan Kode Etik Organisasi Notaris, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pembuatan akta. Setelah pengucapan sumpah/janji pengangkatan. Notaris berkewajiban: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Bentuk pertanggungjawaban itu dalam bentuk pertanggungjawaban Administratif, Perdata dan Pidana. Selain itu, Notaris merupakan pejabat umum telah diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan Upaya Hukum dengan prosedur tersendiri jika notaris tersebut terkena sanksi atau terbukti bersalah berdasarkan keputusan instansi yang berwenang. Kata kunci: pembuatan akta, pertanggungjawaban notaris, upaya hukum notaris