ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama : Abi Anggoro Jati NPM : 0771010095 Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 9 September 1988 Progam Studi : Pidana Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS Abstraksi Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah datu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentukbentuk dan tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum antara lain yaitu demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sesuai dengan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam melakukan kegiatan demonstrasi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan izin kepada Kepolisian sekitar yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan demonstrasi tersebut. Setelah semua persyaratan dalam melakukan demonstrasi terpenuhi maka kegiatan demonstrasi dapat dilangsungkan dengan pengamanan aparat kepolisian sekitar. Apabila terjadi tindakan anarkis dalam kegiatan demonstrasi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah koordinator dan pelaku demonstrasi yang melakukan tndakan anarkisme tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut didasarkan pada KUHP sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan. Rally or demonstration is part of the datu democracy in a country because of the demonstration is one way to express their opinions in public. But sometimes demonstrations have become increasingly trending, and adverse public event such as the destruction of the crime and anarchism. This study uses a normative juridical research. Data processing method used is descriptive method with qualitative normative juridical approach that is reviewing the related literature, expert opinion and analysis of relevant case law in the documents to clarify the results of the study. This study aims to determine the forms and procedures in publicly expressing an opinion and to determine sanctions for perpetrators who are anarchist demonstrations. Conclusions from this research are forms of expression in public, among others, the demonstrations, marches, rallies, and speeches in accordance with the provisions of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. In the first demonstration activities to be done is to permit the police about who will be the venue for the demonstration activities. Once all requirements are met then the demonstration demonstration activities can be carried out by the security police around. In the event of anarchy in the activities of the demonstration, then who is responsible for coordinating and conducting demonstration actors such tndakan anarchism. Sanctions imposed on perpetrators who are anarchist demonstrations are based on the Penal Code in accordance with a crime they did. Kata Kunci : Demonstrasi, Anarki