REFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK MELALUI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL

Janji akan perbaikan kulitas layanan publik di era reformasi tidak kunjung terpenuhi. Berita-berita di media tentang maraknya pegawai negeri yang menerima suap menyebabkan masyarakat meminta reformasi pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi. Paper ini bertujuan spesifik mengupas peran reformasi dalam akuntansi sektor publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Output akuntansi adalah informasi keuangan dan non keuangan yang digunakan oleh seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban. Informasi yang akurat dan akuntabel sangat berguna untuk menilai kinerja pemerintah sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Berbagai produk perundangan muncul sebagai wujud reformasi akuntansi pemerintahan, salah satunya adalah PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa kendala dan hambatan muncul, mulai dari perubahan mindset para pelaku di sektor publik, keterbatasan sumberdaya manusia sampai dengan political will masing-masing Kepala Daerah. Masa transisi dalam penerapan PP 24 tahun 2005 saat ini harus mendapat pendampingan secara serius, baik dari pemerintah, legislatif, KSAP, akademisi maupun masyarakat sendiri. Suksesnya reformasi akuntansi sektor publik guna menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel akan memberi banyak manfaat terutama kaitannya untuk mewujudkan pelayanan publik maupun untuk pemberantasan korupsi