IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERBICARA PERS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Negara Republik Indonesia yang sedang berkembang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru telah membawa perubahan kepada kemajuan bangsa sejalan dengan kemajuan tersebut, kesadaran akan hak-hak kewajiban rakyat juga mengalami perubahan. Rakyat menjadi sadar akan hak-haknya, bukan hanya kewajibannya saja yang selalu dibebankan kepada dirinya.Hal yang demikian sudah tentu membawa konsekuensi bagi suatu negara hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban rakyatnya dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang diciptakan oleh suatu negara hukum. Dalam konsep nasional mengenai suatu pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan suatu teori pers baru mengenai tanggung jawab sosial (social responsibility), mska khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan kepada etik . jurnalistik. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan dan tindakan harus dan selalu menurut dan didasarkan atas hukum. Dengan demikian perbuatan dan tindakan akan dapat dibatasi dalam arti terkontrol dan di lain pihak hak-hak asasi setiap warga negara akan terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar hukum dalam arti formal atau hukum yang sudah memenuhi prosedur daripada pembentukan undang-undang (Legislatif), melainkan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi di sinilah justru sangat diperlukan sikap kehati-hatian dan kejelian dalam menangkap serta memberi arti akan malma negara hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apabila kebebasan yang bertanggung jawab sebagai suatu hak asasi menurut konstitusi dalam hukum pers, maka pelaku delik pers dapat dituntut di muka sidang pengadilan