TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Penelitian yang berjudul ”Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi” bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis dalam hal bagaimana disparitas itu dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, disparitas itu dapat dijatuhkan untuk perkara korupsi asalkan hakim dalam putusannya didasarkan atas pertimbangan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Kecuali yang tesebut dalam pada huruf a,e,f dan h, apabila terjadi sesuatu kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP beserta penjelasannya. Kedua akibat hukum disparitas penjatuhan pidana pada perkara korupsi, di mana hakim yang menjatuhkan putusan tidak didasarkan atas tidak mencatumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, bukan karena terjadi salah ketik, melainkan ada suatu kesengajaan dengan berbagai pertimbangan yang perlu dicurigai, maka putusan tersebut adalah batal demi hukum