IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perda kota Surabaya nomor 7 tahun 2002 berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menempati Ruang Terbuka Hijau di kawasan Surabaya timur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkanberbagai problema perkotaan di kota Surabaya, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena ruang terbuka hijau yang berada di Surabaya khususnya di kawasan Surabaya timur dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Setelah melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, terlihat bahwa penulis masih saja menemukan tindakan pelanggaran dan perilaku masyarakat ekonomi bawah yang dengan sengaja memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk melakukan aktifitas berjualan sebagai pedagang kaki lima, khususnya pada jam-jam tertentu mulai pukul 18.30- 22.00 WIB, meskipun sudah jelas aturannya bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya sesuai dengan bunyi pasal 10, perda kota Surabaya nomor 7 tahun 2002 Keberadaan pedagang kaki lima ( PKL ) yang demikian, membuat Pemerintah Kota Surabaya untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL. Berkaitan dengan hal diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Perda no 7 Tahun 2002, Upaya-upaya serta hambatanhambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Lokasi penelitian ini adalah di kota Surabaya khususnya di Surabaya Timur Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah adalah wawancara secara langsung kepada PKL dan Kepala Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Jenis dan sumber data yang digunakanadalah data primer dan data sekunder. Setelah melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, terlihat bahwa Implementasi Perda No 7 Tahun 2002 di kota Surabaya masih belum dapat berjalan dengan baik, Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan secara serius terhadap permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan kominikasi antara Pemkot dengan para PKL, Pemkot harus mempunyai sikap yang tegas dalam memberikan sanksi jika terdapat kesalahan kesalahan dari pihak PKL, pemkot juga harus menyediakan lahan Khusus untuk PKL dan Pemkot harus membantu PKL dalam hal permodalan serta Pemkot harus mengawasi pelaksanaan pembinaan PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya