Kinerja Kelembagaan Agribisnis Tebu (Studi Kasus di PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur)

Indonesia memiliki potensi menjadi produsen tanaman perkebunan. Pada tahun 2006 pemerintah memiliki tekad untuk mengarahkan pergulaan nasional melalui pendekatan swasembada gula. Tekad ini sangat sulit dicapai mengingat terjadinya ketidakefisiesian kelembagaan di hampir semua level pada industri gula. Kelembagaan sangat dibutuhkan pada penerapan pelaksanaan agribisnis tebu. Agribisnis tebu adalah kegiatan agribisnis berbasis tanaman tebu yang diusahakan dengan cara kerja sama antara pabrik gula sebagai pengolah bahan baku tebu (offfarm) dan petani sebagai penyedia/ pemasok bahan baku tebu (on-farm). Pabrik gula sangat berkepentingan untuk membantu petani secara on-farm sebagai jaminan adanya bahan baku tebu yang diolah dipabriknya off-farm. Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 memiliki lahan yang ditanamani tebu seluas 10.478,6 Ha atau 22,18% dari total luas areal potensial perkebunan di Kabupaten Mojokerto. Tanaman tebu yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya (Kotamadya Mojokerto, sebagian Kabupaten Jombang dan sebagian Kabupaten Lamongan) umumnya digiling di Pabrik Gula (PG) Gempolkrep milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep, yaitu lembaga yang bersifat makro terdiri dari PG Gempolkrep sendiri, petani tebu rakyat (PTR), Bank pemberi kredit/ Bank Pelaksana, Koperasi dan APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat), sedangkan lembaga yang bersifat mikro yaitu PT. PTPN X (Persero), Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mojokerto, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto, Distributor Pupuk KPTR Jatim, Investor pembeli gula dan tetes, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta serta Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya. Hasil analisis kinerja pada kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep ditemukan ketidaksesuai. Sehingga langkah yang harus dilakukan antara lain : (1) mengembalikan tugas pembuatan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kepada koperasi agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (2) mengembalikan tugas penjualan gula dan tetes tebu kepada APTR agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (3) segera melakukan pembentukan kepengurusan APTR baru, agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (4) mengembalikan tugas penyelenggaraan FTK (Forum Temu Kemitraan) kepada Dishutbun Kabupaten Mojokerto agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (5) perbaikan dalam segi koordinasi dan komunikasi agar permasalahan dapat terselesaikan, dan program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perkebunan berkelanjutan benar-benar terlaksana. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar masing-masing lembaga, sehingga rules of the game (aturan main) dapat nampak jelas diaplikasikan oleh semua lembaga dan kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep berjalan lebih efektif