Bisnis Penggemukan (fattening) Sapi Madura di Kabupaten Pamekasan

Penelitian dilaksanakan atas dasar keprihatian peneliti, melihat keadaan bisnis penggemukan sapi, dimana revolusi bidang peternakan yang penggerak utamanya adalah peningkatan pada sisi permintaan komoditas peternakan. Di satu sisi pemenuhan permintaan ini, 94 % dipenuhi oleh peternakan rakyat, yang merupakan usaha skala rumah tangga, tetapi hasilnya belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga peternak. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui existing condition (keadaan saat ini) keragaan agribisnis sapi di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan (2) Menganalisis kelayakan usaha penggemukan sapi potong skala rumah tangga ditinjau dari aspek ekonomi, teknis, manajerial dan kelembagaan (3) Menganalisis keberpihakan pemerintah (political will) khususnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam agribisnis sapi potong dan upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam rangka pemberdayaan peternak melalui usaha peternakan sapi potong. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah sentra sapi potong di Propinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian yaitu wilayah Eks-Kawedanaan Waru, yang terdiri dar 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Pasean, Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar dengan pertimbangan memiliki adaptasi lingkungan cukup baik dan sebagai salah satu daerah sumber bibit di Kabupaten Pamekasan. Responden digunakan 38 petani peternak yang mengusahakan penggemukan sapi Madura di , wilayah Eks-Kawedanaan Waru yang memiliki skala usaha 2 – 5 ekor sapi dengan sistem pemeliharaan yang sama. Serta kepada para pengambil keputusan di Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan. Penentuan lokasi dan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Untuk memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara : Wawancara, secara langsung kepada responden peternak, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun dan cara wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner diberikan kepada 12 0rang pemegang keputusan di Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan, Observasi untuk memperoleh data pendahuluan mengenai keadaan daerah yang akan diteliti dengan melakukan survei langsung ke lokasi penelitian dan Studi Kepustakaan dengan cara mencari literatur mengenai bisnis penggemukan sapi potong dan pola kelembagaan. Untuk menganalisis tujuan pertama dengan melihat pada kinerja sistem agribisnis (hulu – hilir).penggemukan sapi, untuk menganalisis tujuan kedua yaitu kelayakan ekonomi dengan menggunakan analisis pendapatan peternak, sedangkan kelayakan teknis, manajerial dan kelembagaan dengan analisis deskriptif, dan untuk menganalisis tujuan ketiga ketiga yaitu keberpihakan pemerintah dengan analisis deskriptif sedangkan untuk menganalisis upaya pengembangan agribisnis peternakan termasuk usaha penggemukan sapi, menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa kinerja sistem agribisnis penggemukan sapi sudah cukup mendukung namun diperlukan dorongan dan fasilitas pemerintah untuk terwujudnya system kelembagaan agribisnis sapi potong melalui asosiasi-asosiasi peternak, industri pakan skala kecil dan menengah di pedesaan yang benar-benar berorientasi komersial dan mampu bersinergi antar subsistem agribisnis yang ada. Pada usaha penggemukan sapi di Kecamatan Pasean, dimana untuk skala usaha 2,84 ekor, dengan lama pemeliharaan 4,52 bulan, menghasilkan keuntungan Rp. 336.850,-, hal ini sangat jauh dari harapan pemenuhan kebutuhan rumah tangga peternak, dengan asumsi kebutuhan pokok keluarga sama dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK) Pamekasan sebesar Rp. 900.000,- . Usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten Pamekasan layak untuk dikembangkan dari kelayakan teknis dan kelembagaan. Kelayakan manajerial di tingkat peternak belum terpenuhi karena pola beternak yang dipakai masih tradisional demikian juga dengan kelayakan ekonomi belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga peternak tetapi hanya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai daerah otonom sudah cukup baik, hal ini terlihat dari program-program kerja dan anggaran yang disediakan. Namun dari proporsi anggaran yang dibuat belum banyak yang langsung dapat dirasakan oleh peternak