IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS GRATIFIKASI Studi Kasus No. 3614/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya masuk dalam jenis tindak pidana korupsi gratifikasi dan apakah sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim Surabaya sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum Normatif yakni dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, data Sekunder bahan yang erat hubungannya dan membantu dalam menganalisis bahan Hukum Primer, putusan hakim dan rancangan Undang-Undang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik library research yaitu metode pengumpulan data melalui telaah kepustakaan berupa buku/literatur dengan berdasar pada data Sekunder, sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada secara lebih rinci. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya masuk dalam jenis kejahatan tindak pidana korupsi gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya dalam proses pengeluaran sertifikat tanah dan sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya masih sangat ringan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mungkin saja tidak memberikan efek jera bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi