IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 3022/Pdt.g/2009/PA.Sby.)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian harta bersama yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pengadilan Agama Surabaya sebagai lembaga yang menangani perkara perdata di Surabaya telah menerima, memeriksa, memutus perkara harta bersama. Perkara ini menarik karena di dalam perkara ini terdapat sengketa harta bersama yang di mana tergugat mengklaim kalau rumah yang di beli pada saat itu adalah harta bawaan, karena rumah tersebut di beli dengan uang orang tua tergugat. Dan tergugat tidak ingin membagi harta bersama tersebut. Dari pokok masalah tersebut penyusun ingin mengetahui status tentang sengketa harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Gugatan sengketa pembagian harta bersama Nomor : 3022/Pdt.G/PA.Sby. memberi kesimpulan bahwa sengketa harta bersama yang dipermasalahkan penggugat ini sudah diakui oleh tergugat harta tersebut adalah harta bersama antara suami istri. Kemudian harta yang terdapat dalam status dari harta ini adalah harta bersama, dikarenakan harta tersebut pada saat pembelian rumah antara penggugat dan tergugat sudah melangsungkan perkawinan. Jadi jelas bahwa mana harta bersama suami istri dan bukan harta bersama