ANALISIS PENDAPATAN HASIL DAERAH, BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN, DAN SUMBANGAN DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH DENGAN PERHITUNGAN ANGKA INDEKS DESENTRALISASIFISKAL (STUDI KASUS KABUPATEN JOMBANG)

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Jombang diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Penerimaan Daerah, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Penerimaan Daerah, perlu diadakan analisis potensi dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Sumbangan Daerah. Agar dapat menopang penerimaan daerah tersebut digunakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah (TPD), rasio antara BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) terhadap total pendapatan daerah (TPD), dan Rasio SD (Sumbangan Daerah) total pendapatan daerah (TPD). Obyek yang digunakan dalam penelitan ini adalah PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), BHPBP ( Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ), SD ( Sumbangan Daerah ) daerah Kabupaten Jombang. Teknik analisa yang digunakan yaitu Indeks Desentralisasi Fiskal, sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan BPS ( Badan Pusat Statistik ) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan perhitungan Indeks Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jombang masih belum mandiri karena peranan PAD dan juga BHPBP sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. Meskipun belum mandiri tetapi Kabupaten Jombang semakin tahun menunjukkan grafik peningkatan pada PAD dan BHPBP. Tetapi peningkatan kapabilitas serta kinerja aparatur pemungut pajak daerah juga perlu ditinjau kembali oleh pemerintahan Kabupaten Jombang untuk menjadi daerah yang otonom ataupun mandir