Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap aturan-aturan hukum yang menyangkut perdagangan anak serta bagaimana proses perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menelaah lebih lanjut tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perkara tindak pidana perdagangan anak Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang (trafiking) merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena banyak mengancam para perempuan dan anak untuk dijadikan korban jika masalah tersebut ti...
Di dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa tidak cukup apabila pelaku tindak pidana tersebut tela...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur kesei...
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 KUHP ...
Korban terutama korban tindak pidana kesusilaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan pi...
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mer...
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) m...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Bad...
Pemerintah Indonesia telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat ber...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi bagi anak pelaku...
Pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana trafficking terhadap anak sebagai korbannya de...
Perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan harkat dan...
Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kej...
Abstrak Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam selu...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Pasal 41 Undang-undang Nomor...
ABSTRAKGagasan untuk mempidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui ke...
Di dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa tidak cukup apabila pelaku tindak pidana tersebut tela...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur kesei...
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 KUHP ...
Korban terutama korban tindak pidana kesusilaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan pi...
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mer...
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) m...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Bad...
Pemerintah Indonesia telah secara jelas mengecam adanya tindakan perdagangan orang, sebab sangat ber...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi bagi anak pelaku...
Pembahasan adalah tentang akibat hukum tindak pidana trafficking terhadap anak sebagai korbannya de...
Perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan harkat dan...
Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kej...
Abstrak Di Indonesia, Perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini mencapai dua pertiga dalam selu...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Pasal 41 Undang-undang Nomor...
ABSTRAKGagasan untuk mempidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui ke...
Di dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa tidak cukup apabila pelaku tindak pidana tersebut tela...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur kesei...
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 KUHP ...