PERTIMBANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PEMBUBARAN AKSI MASSA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM Studi Di Mapolresta Malang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pertimbangan Polri dalam melakukan pembubaran aksi massa dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Hal ini dilatarbelakangi oleh aksi-aksi penyampaian pendapat yang sering terjadi dalam kurun waktu satu (1) tahun terakhir hingga bulan Juni 2006. dalam pelaksanaan aksi penyampaian pendapat tersebut harus sesuai dengan peraturan Perundang –undangan, Undang –Undang no.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Berdasarkan dari beberapa uraian tersebut penulis mencoba menganalisa dan mengemukakan beberapa permasalahan. Pertama pertama penulis menganalisa tentang realita peristiwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang selama bulan Juni 2005 – Juni 2006. Kedua mengenai pertimbangan yang diambil Polri dalam melakukan pembubaran pelaku penyampaikan pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polresta Malang. Untuk mendukung penelitian tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yang menitik beratkan pada Peraturan Perundang –Undangan sebagai pedoman pembahasan masalah yang dikaitkan kenyataan yang ada dalam prakteknya. Adapaun lokasi penelitian yaitu di wilayah Hukum Polresta Malang. Berdasarkan permasalahan yang diangkat didapat beberapa hasil dari penelitian bahwa realita penyampaikan pendapat dimuka umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang selama bulan Juni 2005 – Juni 2006 tercatat sebanyak 179 kali aksi, dimana para pelaku aksi penyampaikan pendapat dimuka umum kebanyakan dari golongan mahasiswa sebagai motor pengerak aksi itu. Bentuk dari aksi penyampaian pendapat dimuka umum yang pernah terjadi antara lain, pawai, aksi simpatik, orasi, mogok kerja, dan sebagian kecil aksi lainnya. Aksi penyampaian pendapat dimuka umum di wilayah hukum Polresta Malang dilakukan sebagai wujud ketidak puasan warga Negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini dapat diketahui berdasarkan motif yang melatar belakangi aksi itu. Sedangkan pertimbangan Polri dalam melakukan pembubaran terhadap pelaku aksi massa dalam menyampaian pendapat dimuka umum, dalam prakteknya Polri tidak mudah melakukannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari bentrokan antara Polri dengan pelaku aksi massa tersebut. Pertimbangan yang diambil Polri dalam melakukan pembubaran aksi itu didasarkan antara lain para pelaku tidak memenuhi pasal 15 UU no.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum; pertimbangan keamanan; jumlah peserta; lingkungan; dan kepentingan hukum orang lain