Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan cukup radikal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil komitmen para pendiri Negara, muncul Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan kembali ke Undang- Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru kelemahan pada Undang-Undang Dasar 1945 dipergunakan Presiden sebagai alat kekuasaan yang menimbulkan pemerintahan otoriterisme. Pemerintahan otoriterisme memicu keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi sebagai momen untuk melakukan amandernen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 -2002 dan mengalami perubahan paradigma kekuasaan dari executive heavy ke arah legislative heavy. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kehidupan ketatanegaraan bergeser ke arah individualisme, materialisme dan liberalisme menyimpang dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan amandemen ulang untuk menata kembali dan menyempurnakan, sehingga mampu menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis yang berakar pada budaya dan karakter Bangsa Indonesia