Implementasi manajemen pajak sebagai upaya legal untuk meminimalkan pajak yang terutang bagi wajib pajak badan (Studi kasus pada PT. PAR Sidoarjo)

Pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Untuk menunjang Pembangunan nasional tersebut, sumber penerimaan dalam negeri merupakan faktor yang sangat mendukung. Selama ini, sumber penerimaan dalam negeri terpusat pada penerimaan sektor pajak. Pada tahun 2000, komposisi penerimaan sektor pajak dalam negeri non migas mencapai 82%. Oleh karena itu, komposisi penerimaan sektor perpajakan diupayakan terus meningkat tiap tahunnya. Kenaikan peranan penerimaan sektor perpajakan dapat diwujudkan karena adanya pembaruan sistem perpajakan disertai dengan partisipasi yang konstruktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya. Demikian pula dengan PT. PAR selaku Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri, bahwa masih ada wajib pajak (WP) yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurang jumlah pendapatan perusahaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat dilakukan suatu tindakan manajemen pajak secara legal. Manajemen pajak ditujukan untuk upaya meminimalkan pajak. Pada umumnya manajemen pajak adalah suatu tindakan atau pemikiran yang merujuk hepada proses merekayasa usaha dan transaksi WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah minimal dengan cara memanfaatkan keelemahan-kelemahan (loopholes) tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada untuk tujuan mengurangi beban pengeluaran perusahaan yang tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutangnya tanpa harus melanggar UU perpajakan yang ada. Berbagai penghematan pajak dapat dilakukan atas perkiraan yang terdapat di dalam Neraca maupun Laporan Laba Rugi, seperti perkiraan dalam lingkup biaya penyusutan, pengadaan aktiva, persediaan, serta biaya gaji dan kantor