RELASI KEKUASAAN DAN BENTUK TUTURAN

Kekuasaan pada masyarakat modern tidak lagi ditunjukkan lewat kekuatan fisik yang represif, tetapi lewat kekuasaan yang tidak tampak, tetapi laten yaitu lewat bahasa. Cobalah dilihat betapa Presiden Soeharto lewat kekuatan bahasanya mampu merepresi kognisi masyarakat lewat jargon-jargon : Pancasila, UUD 45, Repelita, pembangunan nasional, stabilitas nasional, bahkan ucapan ken menjadi model tuturan/pidato mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT. Bahkan kita kenal ungkapan demokrasi Pancasila, dan nama lembaga: Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi bahasa bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan (Thomson, 2003: 83).Sebagai alat kekuasaan, komunikasi (bahasa), misalnya, tidak hanya untuk sekadar dipahami; tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dihormati, dan dibedakan. Fenomena di atas juga terjadi pada Orde Reformasi sekarang ini. Pada era ini bahkan reformasi cenderung dipahami sebagai kebebasan yang “nyaris” tanpa batas. Kebebasan ini pada gilirannya berimplikasi pada penggunaan bahasa. Bahasa, terutama dalam era ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi belaka, tetapi sudah menjadi salah satu alat untuk memperebutkan kekuasaan lewat pertarungan wacana. Untuk mengungkap ada atau tidaknya relasi kekuasaan dan bentuk tuturan, di sini digunakan metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat yang selanjutnya data dianalaisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Hasilnya adalah secara signifikan bahwa antara bahasa (bentuk tuturan) dan kekuasaan terdapat relasi. Dalam mewujudkan relasinya, para politikus menggunakan piranti linguistik berupa diksi dan pemfokusan. Kata kunci: relasi, kekuasaan, bentuk tutura