MEKANISME PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KLATEN

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 diharapkan dapat dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang ada dan keanekaragaman daerah. Sehingga dalam penyelenggaraannya daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Klaten merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari otonomi daerah untuk mendukung penguatan keuangan daerah dengan menyumbangkan kontribusi keuangan hasil pengelolaan aset daerah tersebut. Pengelolaan asset daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan asset daerah di Kabupaten Klaten berpengaruh terhadap penguatan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2009 yang bersumber dari kekayaan daerah Kabupaten Klaten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Klaten berpengaruh terhadap keuangan daerah di Kabupaten Klaten. Namun, masih perlu evaluasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan asset daerah supaya penerimaan dari kontribusi pengelolaan kekayaan daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan keuangan daerah