PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KONFLIK PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-SOLO (STUDI DI WILAYAH TIRTO AGUNG DAN KETILENGSARI)

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Hal ini diatur menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan jalan tol Semarang-Solo sebagai salah satu bentuk infrastruktur merupakan suatu kebijakan yang lintas sektoral. Artinya, membutuhkan koordinasi dari beberapa tingkatan pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sebagai penyusun kebijakan dan pemerintah daerah berperan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo tidak berjalan mulus, Penolakan terjadi karena kurangnya keterlibatan warga dan sosialisasi yang diberikan. Selain itu karena perbedaan persepsi tentang nilai kompensasi serta adanya perubahan rute. Namun di sisi lain, pembangunan fisik jalan tol Semarang-Solo tetap dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah antara lain dengan Bappeda, Kator Pertanahan, dan Sekretaris Daerah Kota Semarang. Selanjutnya melalui pengamatan dan wawancara dengan warga sekitar. Selain itu ditambah dari internet, surat kabar, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengadaan tanah utuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo mengalami beberapa permasalahan. Konflik ini lebih dikarenakan oleh ketidakpahaan warga tentang kebijakan yang dijalankan. Hal ini menunjukan bahwa ada kelemahan dalam melakukan sosialisasi yang diakukan oleh pemerintah. Secara umum warga terbagi dalam tiga kelompok yaitu, warga yang menerima, warga yang menerima tapi belum sepakat dengan nilai kompesasi dan warga yang menolak. Konflik dikelola secara keseluruhan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara individual dan komunal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebuh mendalam kepada warga. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pembebasan Tanah, Konflik, Jalan Tol Semarang-Solo