PERUBAHAN POLA KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK ERA REFORMASI

Kekuatan Militer yang pada awalnya bertumpu pada “atribut persenjataan” pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia bergeser kearah pengabsahan peran politik kenegaraan. Keadaan Negara yang masih dibawah ancaman Belanda, mendorong Militer harus bersiap siaga bila sewaktu-waktu terjadi serangan Belanda. Namun disamping itu Militer merasa tidak puas terhadap perilaku politisi sipil yang menganggap Militer hanya sebagai alat untuk mempertahankan Negara. Secara implisit Militer menginginkan “Politics Power” agar bisa menentukan kebijakan Negara bersama politisi sipil. Penelitan ini menggunakan deskriptif dengan analisa kualitatif. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Militer. Tekhnik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, dengan melakukan teknik seleksi data literature melalui dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dan data-data yang telah diolah berupa laporan-laporan tertulis, serta media massa. Selain itu wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Responden yang digunakan dalam wawancara ini adalah Asisten Teritorial KODAM II SRIWIJAYA. Hasil analisa menunjukkan adanya peran Militer untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan perubahan peran politik Militer di Indonesia dari new professionalism (dwifungsi ABRI) menjadi basic professionalism (tentara kembali menjadi alat pertahanan Negara) dengan paradigma baru, perubahan tersebut dilandasi oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan penerapan reformasi peran politik Militer di Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Militer pada tanggal 30 September 2004 sebagai payung hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Militer pada masa reformasi (1998-2004) berusaha untuk bersikap sebagai alat pertahanan Negara berupa paradigma baru Militer yaitu: Penghapusan Dwifungsi ABRI, Penghapusan Binter, dan kekaryaan Militer sebagai proses Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi peran Militer