ABSTRAK Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai kebutuhan manusia. Tanah untuk daerah tertentu harganya semakin mahal, maka semakin sulit untuk mendapatkannya sehingga tanah seolah menjadi barang langka. Penguasaan dan pengaturan serta penyelenggaraan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya dengan mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat, Tanah Rakyat dan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat dan proses pendaftarannya, akibat hukumnya terhadap penyimpangan dalam jual beli dan proses pendaftaran serta penyelesaian hukumnya jika terjad...
Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghas...
ABSTRAK Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah ...
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia kemudian menja...
Dengan melaksanakan pendaftaran, masyarakat pemilik tanah akan merasa aman dan mempunyai kepastian ...
Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai a...
ABSTRAK PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TING...
Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah...
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak obyektif. Salah satu p...
ABSTRAK Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pada tanggal 19 Apr...
Guna memberikan deskripsi secara umum pada Tesis ini agar dapat diketahui dengan mudah oleh pembaca...
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan ta...
ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu mem...
Abstrak AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TERLANTA...
Abstrak WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH...
Negara Indonesia merupakan negara yang perekonomianya masih bertumpu pada sektor pertanian. ...
Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghas...
ABSTRAK Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah ...
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia kemudian menja...
Dengan melaksanakan pendaftaran, masyarakat pemilik tanah akan merasa aman dan mempunyai kepastian ...
Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai a...
ABSTRAK PERANAN KETUA ADAT DAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TING...
Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah...
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak obyektif. Salah satu p...
ABSTRAK Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pada tanggal 19 Apr...
Guna memberikan deskripsi secara umum pada Tesis ini agar dapat diketahui dengan mudah oleh pembaca...
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan ta...
ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu mem...
Abstrak AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TERLANTA...
Abstrak WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH...
Negara Indonesia merupakan negara yang perekonomianya masih bertumpu pada sektor pertanian. ...
Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghas...
ABSTRAK Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah ...
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia kemudian menja...