ABSTRAK Wilayah perbatasan saat ini memasuki paradigma baru pengembangan wilayah. Sebagai wilayah yang muncul akibat globalisasi maupun desentralisasi kebijakan, terjadi pergeseran paradigma keamanan menuju kesejahteraan. Karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain (immobilitas faktor produksi, biaya transaksi dan delay, sistem ekonomi yang berbeda, isu institusi, penetapan perwilayahan dan peran sektor informal) mendorong fungsi ekonomi wilayah tersebut pada sisi internal maupun eksternal. Perspektif ekonomi di wilayah perbatasan cenderung meningkat seiring perubahan paradigma tersebut. Dengan latar belakang diatas, Entikong merupakan wilayah perbatasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di sepanjang perbatasan darat (Kalimanta...
Equipment and facilitation of Transportation as basic infrastructure is precondition of economic mo...
ABSTRAK Strategi pemasaran merupakan proses penyusunan rencana terpadu dalam bidang pemasaran den...
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan ta...
Seiring dengan maraknya migrasi tenaga kerja internasional beberapa tahun terakhir dari Indonesia k...
ABSTRAK Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 14 lokasi pe...
Kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat apabila didasarkan atas potensi sumberdaya yang dimiliki (r...
ABSTRAK Persoalan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi ...
Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Semarang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini bermunculan...
ABSTRAK Rencana kebijakan penataan sebagian kawasan padat huni dan kumuh, merupakan upaya Pemerint...
Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jambi yang kegiatan ekonominya masih bertu...
Perselisihan dapat terjadi dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha. Dalam setiap ...
ABSTRAK Judul Disertasi: Fungsi dan Tanggung Jawab Penilai Pertanahan Dalam Pengadaan Tanah Pada P...
Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal, suatu peru...
Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan deforestasi tertinggi di dunia setelah Br...
Penelitian ini bertolak dari keyakinan bahwa dengan memperbaiki mutu kinerja perajin dan menerapkan...
Equipment and facilitation of Transportation as basic infrastructure is precondition of economic mo...
ABSTRAK Strategi pemasaran merupakan proses penyusunan rencana terpadu dalam bidang pemasaran den...
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan ta...
Seiring dengan maraknya migrasi tenaga kerja internasional beberapa tahun terakhir dari Indonesia k...
ABSTRAK Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 14 lokasi pe...
Kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat apabila didasarkan atas potensi sumberdaya yang dimiliki (r...
ABSTRAK Persoalan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi ...
Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Semarang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini bermunculan...
ABSTRAK Rencana kebijakan penataan sebagian kawasan padat huni dan kumuh, merupakan upaya Pemerint...
Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jambi yang kegiatan ekonominya masih bertu...
Perselisihan dapat terjadi dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha. Dalam setiap ...
ABSTRAK Judul Disertasi: Fungsi dan Tanggung Jawab Penilai Pertanahan Dalam Pengadaan Tanah Pada P...
Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal, suatu peru...
Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan deforestasi tertinggi di dunia setelah Br...
Penelitian ini bertolak dari keyakinan bahwa dengan memperbaiki mutu kinerja perajin dan menerapkan...
Equipment and facilitation of Transportation as basic infrastructure is precondition of economic mo...
ABSTRAK Strategi pemasaran merupakan proses penyusunan rencana terpadu dalam bidang pemasaran den...
ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan ta...