MEMANTAPKAN PROFESIONALISME POLRI DIBIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

ABSTRAK Tuntutan reformasi total di Indonesia, yang menghendaki perubahan diberbagai aspek kehidupan dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Hukum. Tuntutan reformasi dibidang hukum menghendaki terwujudnya supremasi hukum yang ditopang dengan kokohnya pilar hukum yang meliputi substansi hukum, kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana hukum yang memadai dan tingginya budaya hukum masyarakat. Kehendak untuk mewujudkan supremasi hukum merupakan tantangan bagi Polri dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja dibidang penegakan hukum. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto, yang dilengkapi pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris di masyarakat. Upaya mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan dapat memenuhi harapan masyarakat, menghendaki Polri untuk menuju paradigma baru sebagai Polisi Sipil yang menjunjung tinggi hak azasi masnusia, demokrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pergeseran paradigma Polri membawa implikasi pembaharuan pada aspek struktural, instrumental dan kultural, yang menuntut berbagai peningkatan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun operasional dalam rangka memantapkan profesionalisme Polri. Strategi dan kebijakan dalam memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum, diimplementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui proses pembangunan kekuatan dengan lebih mengedepankan satuan kewilayahan, pembinaan sumberdaya pendukung yang mencakup sumberdaya personil, materiil dan anggaran, serta meningkatkan pembinaan operasional Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang penegakan hukum. Secara spesifik pada aspek pembinaan sumberdaya manusia diperlukan terobosan dalam pola dan proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan karier, peningkatan kesejahteraan, fungsi pengawasan dan penerapan reward and punishment system, serta diimbangi proses pengembangan diri oleh setiap individu (individual development). Hal ini dilakukan dengan maksud untuk lebih memantapkan profesionalisme Polri dibidang penegakan hukum terutama yang bcrkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku dan etika profesi serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap personil Polri. Kata Kunci : Supremasi hukum, penegakan hukum, profesionalisme Polri ABSTRACT The demand of total reformation in Indonesian demands changes in various Political, Economic, Socio-Cultural, Security and Legal aspects of life. The demand of reformation in legal area demands the realization of legal sepremacy supported by the solid legal pillars including legal substances, quality of law enforcer apparatus, adequate legal facilities-infrastructures, and high level of public legal culture. The initiative to realize legal supremacy is a challenge for Indonesian Police in order to improve its professionalism and performance in the area of law enforcement. The approach that will be used in this research is the juridical-empirical approach. This research is based on the positive law inventory, legal principle findings and inconcretto law findings, completed whit an observation of empirical legal operation in the society. The efforts of realizing Indonesian Police that is independent, professional, and ablel to fulfill public demands requires Indonesian Police to shift to a new paradigm as the Civil Police, highly-respecting human rights and democracy, and it orientates to public importance. The paradigm shifting in Indonesian Police brings the implication of reform in structural, instrumental, and cultural aspects, demanding various improvements in strength building and strength and operational constructions in order to establish the Indonesian Police professionalism. Strategy and policy used in the establishment of Indonesian Police professionalism in the area of law enforcement are implemented in the form of programs simultaneously executed through the processes of strength building that emphasizes on the territorial unit, supporting resources conctruction including personal, material, and budget resources, and improvement of Indonesian Police operational construction in order to support the execution the tasks of Indonesian Police in the area of law enforcement. Specifially, in the human resource construction aspect, it requires breakthrough in the patterns and processes of recruitment, aducation, career building, welfare improvement, monitoring function and the application of reward and punishment system, and it is counterbalanced by the process of selfdevelopment of every individual (individual development). This is performed with the purpose of establishing Indonesian Police professionalism in the area of law enforcement firmly, especially the matters related to moral integrity, behavioral attitude an professional ethics, and high discipline and responsibility in every Indonesian Police personnel. Keywords : legal supremacy, law enforcement, Indonesian Police professionalis