EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK KEBUMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL

Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi dan perlindungan atas motif batik kebumen sebagai karya intelektual tradisional. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dengan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait. Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, eksistensi motif batik kebumen dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) UU Hak Cipta. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kebumen hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kebumen, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Keempat, kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar. Kata Kunci: Batik Kebumen, eksistensi, perlindungan, Hak Cipta, upay