PERAN NOTARIS SELAKU PPAT DALAM PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Abstrak Perolehan Pajak dari BPHTB pelaksanaannya diserahkan kepada kantor Notaris, dalam kedudukanya selaku PPAT jugs berperan meningkatkan perolehan pajak dari BPHTB berkaitan dengan aktanya, maka disusun tesis yang berjudul "Peran Notaris selaku PPAT dalam Penerapan Sistem Self Assessmen pada Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya di Wilayah Jakarta Barat". Rumusan masalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan cara mengatasinya. Metode penelitian yuridis empiris, untuk menganalisa secara kualitatif, spesifikasi penulisan deskriptif analisis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpullan data primer dan sekunder, teknik analisis data deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis, ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitihan pada Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya, diharapkan notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran BPHTB dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun; c) Jual beli dibawah tangan maupun pembagian warisan yang belum dikenakan BPHTB atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b) mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikannya c) perlu diadaka koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengada an program prona. Kata Kunci : Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB. ABSTRACT Tax result from BPHTP the execution is extradited to notary public place office, as PPAT also impersonate to increase tax result from BPHTP related to the deed, so composed thesis have a title notary public character as PPAT in system applications self assessment in land right result tax harvest (BPHTP) related to deed that make it at area west Jakarta . Problem formulation, how does notary public part as PPAT in applications system self assessment in land right result tax harvest (BPHTP) related to deed that make it and obstacles that appear in system applications self assessment in land right result tax harvest (BPHTP) by notary public as PPAT related to deed that make it and manner overcome it. Empirical juridical research method, to analyze qualitatively, analysis descriptive writing specification, source and data kind uses primary data and secondary, data collecting technique with primary data and secondary, qualitative descriptive analysis technique, after data is gatherred to unbottled in the form of reasonable explanation and systematic furthermore analyzed, pulled conclusion deductively. Result research in notary public part as PPAT in system applications self assessment in land right result tax harvest (BPHTB) related to deed that make it, supposed notary public as PPAT impersonate mobile presuppose payment BPHTP in do convey on soil and building related to deed that make it. Obstacles that appear in system applications self assessment in land right result tax harvest (BPHTB) by notary public as PPAT related to deed that make it: a) information under communication and socialization hits regulation bphtb then bloom, b) NJOP data the last year not yet take when sales is done in the early year, c) sales under also inheritance distribution not yet be worn BPHTP on soil not yet certificate can not law sanction. Obstacle way to overcome: a) make socialization program every year and transfer sppt pbb to region government; b) print earlier SPPT PBB in the early year and soon distribute it c) necessary held coordination with local national land matters body to holds prona program. Keywords: Notary as Land Deed Official, Self Assessment System, BPHT