PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN DI KECAMATAN SIDOMUKTI SALATIGA

ABSTRAK Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak dengan menentukan untuk kepentingan umum hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian menurut UU. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya pengadaan tanah pembangunan Jalan Lingkar Selatan; proses pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Lingkar Selatan; serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris mengingat permasalahan yang diteliti berhubungan dengan praktek pengadaan tanah. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang permasalahan hukum pengadaan tanah dengan cara pelepasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini, penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan dianalitis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi antara lain untuk mengangkat nilai harga tanah, memanfaatkan lahan, memberikan kesempatan bagi warga dalam hal pewarisan, menciptakan lapangan kerja di sektor jasa, meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai sarana dan prasarana lingkungan serta fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umum; Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada yaitu kegiatan pelepasan hak atas tanah didahului musyawarah dengan pemegang hak atas tanah guna mencapai kesepakatan mengenai besarnya nilai, bentuk dan dasar yang dipakai untuk membayar ganti kerugian. Cara pembayaran ganti rugi tersebut adalah masyarakat dihimbau untuk membuka rekening di Bank Jateng, yang kemudian pembayaran ganti rugi di transfer ke rekening masyarakat yang terkena proyek Jalan Lingkar Selatan tersebut; Kendala yang dihadapi antara lain adanya sebagian tanah yang belum dibebaskan, upaya yang dilakukan Panitia Pengadaan tanah adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pemegang hak atas tanah. Apabila tetap tidak sepakat, maka Panitia Pengadaan Tanah mencari lokasi lain; adanya persoalan kesepakatan pengukuran, dalam hal ini Kantor Pertanahan memiliki rumus tertentu yang sudah tentu tidak asal ukur; adanya pihak ketiga yang mencari keuntungan, oleh karenanya Panitia Pengadaan Tanah membentuk panitia yang bertemu secara langsung dengan masyarakat; adanya dugaan penyimpangan dana, dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan semuanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Pembangunan Jalan Lingkar ABSTRACT Article 18 Land of Constitution, gives based the law for. The research is completed to acknowledge factors as the reason of the acquisition of construction land of Southern Alternative Road/ Jalan Lingkar Selatan; the process of execution and the compensation determination upon the acquisition and the obstacle upon the acquisition and the solving effort against it. The research uses Juridical Empirical approach, considering upon the examined matter that is related with the practice of the land acquisition. The research specification used is Descriptive Analytical that provides description upon the law matter of the land acquisition upon the method of the release of rights on land. Upon the research, the sampling used is Purposive Sampling that is based upon the objective. The research uses primary and secondary data as the data collecting, in which the primary data is collected through interview as the field study, whereas, the secondary one is collected through literature upon the related matter. The collected data are analyzed and mined upon qualitative method. The research result show that the influencing factors are the factors to increase the land price, to exploit the land, to provide opportunity of inheritance matter, to create working field in service sector, to increase the society economic and to stand as public facility. The land acquisition execution completed by the Committee of the Land Acquisition has been appropriate with the existed regulation and procedure that has to fulfill public discussion with the rights on land holder in order to accomplish the deal upon the value, shape and basis used to substitute the loss. The payment method is by asking the citizen to create bank account in Jateng Bank to complete it by transfer payment. The risen obstacles are the existence of the land that has not been liberated completely, in which the solution made by the Committee is by completing familial approach with the holder, in the case of the deal failure, there is an option of searching for the new location; the existence of the measurement problem in that it has been completed by the Land Affairs Office; the existence of the third party searching for chance, hence the committee decided to create a committee that meets the citizen directly; and the existence of the fund illegal usage, in this case, the Committee gives it to the Corruption Eradication Commission. The conclusion is the mutual interest should be above the private one. Key Words : Land Acquisition, Compensation, of Alternative Road Constructio