KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur”merugikan negara”. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak pidana korupsi ABSTRACT As a sovereign country, Indonesia holds a great and noble idea to create common welfare as the main basic of the policy making, including legislative policy to keep the effort in improving society welfare as the constitutional right of every single citizen of Indonesia. However, the idea may be barred by the corruption rapidly done that is breaking the life of the nation. Not only damaging the finance sector or national economy but also breaking people economy and becoming the threat to the national and International stability. For those above reasons, a policy on the formulation of criminal law concerning the formulation of criminal offense in particular is necessary. Therefore, the problems are focusing on two main issues: the policy on the formulation of corruption in the present and in the future regulations. The aim of the research is to analyze the formulation policy related with the eradication of corruption today and to know and to analyze the formulation policy to be done in prevention of corruption in the future. This research is using the normative-juridical method asserting law as the norm as the guidance of human conduct focusing on the secondary data obtained from regulations as the primary resources. From the research findings the policy on the formulation of criminal law in eradicating the corruption is still weak. Therefore, some reformation is necessary by stressing on the formulation of criminal offense on the element of ‘damaging the country’. Considering the rapid growth of corruption year by year, The Concept of Penal Code is the right criminal law policy in eradicating corruption in the future. Keyword: formulation policy, prevention, corruption