SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)

Background of this research was the law basic need for country in order to collect the tax to their society, in local outonomy era therefore tax as one of local development resourse. Was the local rules existence which regulates local tax already consistent with Act Number 34, 2000 about alteration of Acts Number 18, 1997 about both Local Taxation and Local Retribution. This research was to found the answers about how was the basic law of local tax collection system on local autonomy era, how local taxation system in local autonomy era, how was the consistence of between local regulation that arrange the local taxation and acts regulation of local taxation sector. This research used normative juridical approximation to analyze law problem by examine literature object that include secondary data, in this research was to analyze so far that written positive law exist both synchronize or matching each other. This research was analyze discription research used secondary data. Obtained data analyzed qualitatively or called normative qualitative data analysis. This research result was consist 2 systems determining Local Head or own paid by Taxpayer, there were no consistency yet between local regulation and acts regulation in local sector. Need revition Acts Number 34, 2000 about Local Taxation and Local Retribution therefore implementation local outonomy and fiscal desentralitation more effectif. Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian ini untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif