KIAI DAN POLITIK STUDI KASUS PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PASCA MUKTAMAR II SEMARANG

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh terkemuka NU dan ditahbiskan sebagai satu-satunya wadah berpolitik bagi anggota organisasi sosial keagamaan tersebut. Berpijak pada AD/ART dan Mabda Syiasi, basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Sejalan dengan kultur di NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting di PKB.Secara struktural, kiai ditempatkan pada Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan partai dalam upaya menggapai cita-cita politiknya. Dalam perjalanan politik selanjutnya, konflik demi konflik menerpa PKB. Sampai sekarang, ada tiga episode konflik. Pertama, Mathori Abdul Djalil. Kedua, Alwi Shihab dan Ketiga, Muhaimin Iskandar. Setiap konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur maupun di luar struktur partai. Penelitian ini mencoba menguak peran politik kiai sekaligus menguraikan situasi yang terjadi dalam konflik PKB. Penelitian ini memakai model deskriptif kualitatif. Beberapa pokok kesimpulan dari penelitian ini, adalah: Pertama, PKB sebagai partai modern gagal melakukan konsolidasi dan membangun sistem. Kedua, akar konflik internal di tubuh PKB disebabkan oleh benturan kepentingan pragmatis dari masing-masing kader partai yang tengah memegang kekuasaan. Ketiga, terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dalam partai didesain sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai, menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal serta sebagai perekat keutuhan partai. Dalam perkembangannya, sebagian besar kiai justru menjadi bagian dari persoalan atau bagian dari konflik tersebut. Keempat, pola konflik yang terbangun di PKB bersifat struktural dan kultural. Konflik yang membelah struktur partai mengakibatkan dualisme kepengurusan dan pertikaian sesama kader. Dalam tataran kultural, konflik telah membuat polarisasi di kalangan kiai dan santri. Kelima, konflik internal PKB memperkuat pandangan bahwa proses institusionalisasi dalam partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Institusi berubah menjadi sangat personal. Imbasnya struktur partai tidak berfungsi secara optimal. Dari serangkaian konflik dapat ditemukan tipologi kader PKB. Pertama adalah kader yang memegang teguh prinsip dan sikap. Misalnya, sekali menentukan sikap keberpihakannya maka akan seterusnya berada dalam posisi itu dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung. Kedua adalah kader yang dapat bermetamorfosis secara cepat sesuai dengan pergerakan bandul kekuasaan. Dalam area ini, seseorang yang semula membela mati-matian salah satu pihak dapat dengan mudah berpindah ke pihak yang berseberangan begitu angin kekuasaan berbalik arah. Ketiga, kader yang memiliki sikap untuk kemana-mana. Semua pihak diikuti sampai pada akhirnya muncul salah satu pihak sebagai pemenang, maka kader ini akan secepatnya menentukan sikap yang sejalan dengan sang pemenang. Menilik catatan sejarah konflik PKB, pada akhirnya muara konflik tidak mencapai tahap integrasi namun justru memilih segregasi sebagai jalan terakhir penyelesaiannya. The National Awakening Party (PKB) was declared by NU leaders in Jakarta on July 23, 2008 and designed as a political instrument for NU members. According to the “AD/ART (organization’s statue)” and “Mabda Syiasi” (organization principle), Pancasila is the party’s ideology. The statue also mentions that PKB is an inclusive party, of which any Indonesians can be members, not only Muslim or NU members. As far as the NU’s tradition, “kiais”(the religious leaders) have special roles and position in the PKB’s structure. Kiai are positioned as members of the “Dewan Syuro” (Advisory Council), a council that has powerful role in formulating party’s policies as well as becomes the moral guardian of the party’s members in achieving their political goals. Conflicts are part of the PKB’s history. There have been at least three episodes of conflicts so far. First, Mathori Abdul Djalil. Second, Alwi Shihab, and third, Muhaimin Iskandar. Each of those conflicts has some impacts to kiais regardless whether they are members or non members of PKB’s board. This research is aimed at revealing the political roles of the kiais as well as describing the conflicts within PKB. The research method used is the descriptive qualitative method. Some of conclusions drawn from this research are: First, PKB as a modern political party has failed in consolidating supports and building its political system. Second, the root cause of the internal conflicts within PKB is the conflicting pragmatic interests of each party’s cadres who hold the power within the party. Third, there have been changing of the kiai’s roles and positions during the conflict. Initially, the kiai’s presence in the party was designed to become source of reference in the PKB’s political decision making process, and also mediator in the internal and external conflicts, as well as become the figure to maintain party’s unity. Fourth, the conflicts within PKB are both structural and cultural conflicts. The conflicts occurred within the PKB has caused dualism of party’s leadership. Culturally, the conflicts have caused polarization among the kiais and the santris (students). Fifth, the conflicts reinforced the views that institutionalization of the party had not been implemented correctly. The party institution turned to be very personal and is not functioning optimally. Based on the description of the conflicts, there are three types of PKB cadres. First, those who truly uphold their principles and are willing to take risks and consequences. Second, those who are opportunistic in seeking power. Third, those who join different interest groups tend to be “wait and see”. Finally, people involved in the conflicts prefers segregation to integration as the way to end the conflict