PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PAN) DENGANPROGRAM SERTIPIKASI TANAH MELALUI PRONA GUNAMENYUKSESKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHANDI KABUPATEN PEMALANG

In order to realize social justice for all citizens of Indonesia and the whole public walfare, the Goverment regulates the structure of authorization, ownership, usage, and utilization of land through the National Agrarian Reform. The National Agrarian Reform stands on two matters, which are, the reinforcement of people’s rights upon land and land access to public. One of some effort of reinforcing people’s rights upon land is conducted through the program of mass land certification program (PRONA). One of some regency in the Central Java executing the program of land certificated through PRONA is the Regency of Pemalang, which is the object of this research. Obseving the existing facts, the writer tries to study the execution of land certification through PRONA in the Regency of Pemalang further, which are, the execution of PRONA in the Regency of Pemalang, the emerging obstacles, and how to overcome those problems and also concerning the lawful awareness and public interest of the Regency of Pemalang in land certification. The used method of approach in this research is the juridical-socioloical approach with the research specification of the descriptive-analytical research. Primary data collection is conducted through interviews with the respondents, meanwhile, the secondary data are collected from the law and order and some literatures. Based on the research results, it is found that the execution of PRONA in the Regency of Pemalang is in accordance with the existing regulation, which is the Regulation of the Minister of Agrarian Affair / the Head of National Agrarian Agency Number 3 Year 1997, concerning the Terms of execution of Goverment Ordinance Number 24 Year 1997 concerning Land Registration. However, in its execution, some obstacles are still found. In the matter of lawful awareness and public interest concerning land certification in the Regency of Pemalang, its shows that the lawful awareness in the Regency of Pemalang is still low. The conclusion of the execution of land certification through PRONA in the Regency of Pemalang is that, the execution can be done smoothly and it has reached the established target. This is because of some factors, such as, the intensive informing efforts conducted by the Land Affairs Office and the existence of public desire to obtain certificates for their land. About lawful awareness and public interest concerning land certification in the Regency of Pemalang is still low. The contributing factor in the low lawful awareness is the social economic situation of the community itself. As the solution, there should be transparancy of service fees that should be paid by people in the term of the completion of land certification. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebesar-besar kemakmuran rakyat Pemerintah mengatur struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Pembaruan Agraria Nasional atau Reforma Agraria (Agrarian Reform). Pembaruan Agraria Nasional ini bertumpu pada 2 hal yaitu penguatan hak-hak rakyat atas tanah dan akses tanah kepada masyarakat. Penguatan hak-hak rakyat atas salah satu dilakukan melalui program sertipikasi tanah massal (PRONA). Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan program sertipikasi tanah melalui PRONA yaitu Kabupaten Pemalang yang menjadi obyek penelitian ini. Melihat fakta yang ada, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terhadap pelaksanaan sertipikasi tanah melalui PRONA di Kabupaten Pemalang yaitu mengenai pelaksanaan PRONA di Kabupaten Pemalang, hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut serta mengenai kesadaran hukum dan minat masyarakat Kabupaten Pemalang dalam penyertipikatkan tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya tetap ditemukan adanya hambatan-hambatan. Dalam hal kesadaran hukum dan minat masyarakat tentang sertipikasi tanah di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa kesadaran hukum Kabupaten Pemalang masih rendah. Kesimpulan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah melalui PRONA di Kabupaten Pemalang yaitu bahwa pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan telah memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan faktor-faktor antara lain adanya penyuluhan yang intensif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk mensertipikatkan tanahnya. Kesadaran hukum dan minat masyarakat tentang sertipikasi tanah di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa kesadaran hukum untuk pendaftaran tanah di Kabupaten Pemalang masih rendah. Faktor yang turut berperan dalam rendahnya kesadaran hukum tersebut adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Sebagai pemecahannya, perlu adanya transparansi biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan jangka waktu penyelesaian dalam penyertipikatan tanah