SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA /TENAGA KERJA WANITA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (TKI / TKW PLRT)

Dalam rangka menghadapi iklim ekonomi di era global harus dapat menciptakan Competitive advantage atau keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas produk dan jasa yang salah satu upayanya adalah dengan system standarisasi dan sertifikasi bagi TKI sebagai upaya perlindungan TKW PLRT. Berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi TKW PLRT dapat dikaji mengenai permasalahan apakah sertifikat tersebut mempunyai daya saing di luar negeri dan lembaga penerbitnya mempunyai Standar Kompetensinya serta kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan analisa secara kualitatif dan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji bahwa Sertifikasi Kompetensi bagi TKW PLRT yang telah diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Laksana Rumah Tangga yang telah memiliki Standar Kompetensi Nasional Indonesia TLRT yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada TKI ternyata belum diakui oleh Negara pengguna TKI sehingga belum memiliki kekuatan daya saing terhadap Negara Lain. Adanya 2 Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai kewenangan sertifikasi yaitu UU No 13 /2003 tentang Ketenaga kerjaan yang memberikan kewenangan kepada BNSP dan UU No 39 /2004 yang memberikan kewenangan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja menunjukkan kurangnya kesiapan dan niat Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas TKI. Dengan demikian agar Sertifikasi Kompetensi TKI /TKW PLRT mendapat pengakuan dan kekuatan daya saing thd Negara Lain perlu adanya konsistensi Pemerintah terhadap Peraturan yang dibuatnya dan konsisten dalam pelaksanaannya selanjutnya mensosialisasikan dan menegosiasikan kepada Negara Pengguna agar TKI terlindungi dan mempunyai nilai tawar yang tinggi. In order to facing economic climate in global era have to earn to create Competitive advantage or excellence of competitiveness through increasing product productivity and quality and service one of effort is with standardization system and certification for TKI as effort protection of TKW PLRT. With reference to execution of interest certification for TKW PLRT can study regarding problems do the certificate have competitiveness beyond the sea and the publisher institute of having the Standard Interest and also arising out constraint in it’s implementation. This research used Normative Juridical approach method with qualitative analysis and also primary and secondary data collecting method. As for research result with reference to problems to study that Competence Certification for TKW PLRT which have been given by Institute of Certification Profession Managery Household which have owned Standard Competence National Indonesia of TLRT specified by Body National of Certification Profession and meant to give protection to TKI in the reality not yet confessed by State consumer of TKI so that not yet haved the power of competitiveness to other state. Thereby to make Competence Certification Interest TKI / TKW PLRT get confession and strength of competitiveness of the Other State need the existence of Governmental consistency to Regulation which making and consistent in the execution of hereinafter socialize and negotiation to State Consumer so that TKI protected and have value bargain the highness