Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kudus pada khususnya, masih belum memahami benar yang dimaksud Pendaftaran Tanah. Hal tersebut terbukti masih banyak masalah hukum yang timbul berkaitan dengan Pendaftaran Tanah. Salah satunya dalam tesis ini adalah kurangnya kesadaran dalam melakukan perbuatan hukum, contohnya melakukan perjanjian jual beli tanah di depan PPAT. Namun tidak segera melakukan balik nama yang merupakan suatu kerawanan pada masa yang akan datang dengan menimbulkan sengketa. Permasalahan tersebut di atas masih dapat teratasi dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan P...
Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah dalam rangka daya guna dan hasil guna tanah bagi pemb...
Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah perolehan hak milik atas tanah dari harta warisan...
Perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompi...
Peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional secara pro aktif melaksanakan ...
Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations), sala...
Tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik norma antara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena adanya alasan obyektif dari suatu permasalahan ...
Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris/PPAT beru...
ABSTRAK Pemerintah Kabupaten Pati berinisiatif memanfaatkan zona non aktif TPA sampah ...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
xiii Pola Pemanfaatan Mata Air Tuk Babon dan Tuk Pakis Oleh Masyarakat Lokal di Ka...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Peningkatan produktivitas sapi Bali perlu didukung dengan adanya teknologi reproduksi, terutama yan...
Yuvina Bagtyaniva, D1507134, PROSEDUR DAN MANFAAT PEMBUATAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR DIREKT...
Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah dalam rangka daya guna dan hasil guna tanah bagi pemb...
Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah perolehan hak milik atas tanah dari harta warisan...
Perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompi...
Peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional secara pro aktif melaksanakan ...
Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations), sala...
Tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik norma antara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena adanya alasan obyektif dari suatu permasalahan ...
Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Umum, tidak jarang Notaris/PPAT beru...
ABSTRAK Pemerintah Kabupaten Pati berinisiatif memanfaatkan zona non aktif TPA sampah ...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
xiii Pola Pemanfaatan Mata Air Tuk Babon dan Tuk Pakis Oleh Masyarakat Lokal di Ka...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Peningkatan produktivitas sapi Bali perlu didukung dengan adanya teknologi reproduksi, terutama yan...
Yuvina Bagtyaniva, D1507134, PROSEDUR DAN MANFAAT PEMBUATAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR DIREKT...
Rumah susun dibangun sebagai upaya Pemerintah dalam rangka daya guna dan hasil guna tanah bagi pemb...
Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah perolehan hak milik atas tanah dari harta warisan...
Perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kompi...