PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (STUDI PADA WILAYAH KERJA KOTA JAMBI)

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, dapat terwujud melalui dua upaya : pertama, karena memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya, sehingga perlu untuk membuat Peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA yang sesuai dengan jiwa dan asas UUPA, kedua, dan tidak hanya sampai disitu saja, untuk menghadapi kasus-kasus kongret dibidang pertanahan, pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya perangkat hukum yang memenuhi persyaratan, tetapi juga dibutuhkan pendaftaran tanah yang memungkinkan para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional dengan dibantu Pejabat-pejabat lain seperti PPAT, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu perlu diketahui mengenai peran dan tanggung jawab PPAT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, karena banyak PPAT yang tidak memahami serta mengabaikan peran dan fungsi jabatannya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait dan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, Peran dan tanggung jawab PPAT sangat besar, hal ini berkaitan dengan fungsi akta yang dibuat oleh PPAT yaitu sebagai bukti bahwa telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dan sebagai dasar pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan. Sehingga tanpa adanya suatu akta yang dibuat oleh PPAT, maka akan sangat sulit untuk melakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, karena dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, akta PPAT merupakan keharusan yang mengikat. The gift of law certainty security in the land area for all of Indonesian people are one of the purpose of UUPA. It can be done by two ways, such as, first we need the written law, complete and clear equipment that will be done consistence suitable with the soul and content of the stipulation, so that we need to make a law rule which is commanded by UUPA and suitable with the soul and principle of UUPA, second, the gift of law certainty security could not be created if there is only a few of law equipment with the suitable rule, but we also need the land registration which is enable to the keep of the right owners of land to prove his land rights easily. Land registration is obligation of state which is executed by the chief of the national land office assisted other functionary like PPAT as according to regulation of Government No 24, 1997 about land registration. For that is important to know about responsibility and role of PPAT to held land registration activity, because there are a lot of PPAT which do not comprehend and also disregard the function and role by doing violations of the law rule stipulation had been settled. Research method the used is by using approach of empirical juridical with analytical descriptive research specification. Technical collecting data taken for study literature that supported with field study in the form of result interview with related parties and obtained data, to be analyzed qualitative. In execution of land registration activity, role and responsibility of PPAT is very big, it related to the function of the official document which is made by PPAT as a prove that he was made surely law act and as a background of land registration which is done in land office. So, that without official document which is made by PPAT, will very difficult to do activity of conservancy of land registration data, because in execution of activity of land registration, PPAT official document is compulsion of obligatory