IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DI ERA OTONOMI DAERAH (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

There's always a report in electronic or mass media about the act of the local government concern to the new comer (the urban's) as we can see in Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, and even in a small town / village every day. The control term, regulation and arrangement disposed to be a same name : Controlling. The problem that appear in the reality become different and more complicated, like the anger and resistance of the local society, until a physical conflict that can't be avoided The aim of this research is to know and analyze the process of creating the local government policy about regulation, arrangement and place decision that have been prepared for the street trader. To know and analyze the empowerment raising of the local income and people's economic empowerment by the regulation and street trader arrangement and to know and analyze the local rules number 11 on 2000 implementation in Semarang. The research method that being used is by juridical and empiric approach, by collecting primary and secondary data. Policy in Semarang about regulation, location of the street trader came from the opinion of the mayor of Semarang city that been approved by the assembly at regional level as the legislative. The empowerment that have been done to increase the local income and people's economic empowerment through street trader, focus in establishing law awareness to the street trader in permitting, and awareness of retribution paying for using the local wealth. Semarang's local rules implementation number 11 on 2000 can be seen in mayor's decree of Semarang to monitoring the street trader by the help of local district and sub district. Setiap hari berbagai media cetak maupun elektronik dikabarkan pemberitaan tentang tindakan Pemerintah Kota terhadap para pendatang (kaum urban) yang dapat disaksikan seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung. Semarang dan bahkan di kota-kota kecil sekalipun, istilah penertiban, pengaturan dan penataan cenderung menjadi istilah yang sama yaitu penertiban. Persoalan yang muncul dalam realitas menjadi lain seperti tetap munculnya gejolak di dalam masyarakat atau terjadi perlawanan masyarakat kecil, bahkan bentrokan fisik pun tak terhindarkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa proses Lahirnya Kebijaksanaan Pemerintah Kota mengenai Pengaturan, penataan dan penetapan lokasi yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya-Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pengaturan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Kebijaksanaan Pemerintah Kota Semarang Mengenai Pengaturan, Lokasi Bagi Pedagang Kaki Lima merupakan usulan dari Walikota Semarang yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku legislatif. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Pedagang Kaki Lima, bertumpu pada pembinaan kesadaran hukum bagi PKL untuk mengurus perijinan, kesadaran dalam pembayaran restribusi pemakaian kekayaan daerah. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 terlihat pada beberapa Surat Keputusan Walikota Semarang yang bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan PKL juga memberdayakan Kelurahan dan Kecamatan