PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KOREAN DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA

Three problem of legal crime cover three things, that' is Deed, Responsibility of Crime and Crime. Study to the three things even become intensive discussion in Conggress of PBB which studying prevention of badness and construction of perpetrator of doing an justice. Whereas problem of doing an injustice victim thruthfull%i have correlation of significant to badness and the perpetrator, not enough getting attention. Inequitable likely discuss criminal law substance regadless of victim position, especially in compiling policy of legislation of crime which is on generally become especial guidance in the effort straightening of rule of law. This article leave from desire to know do in formulating an policy of criminal law, lawmaker have paid attention aspect protection of this victim. This matter remember victim in fact become most suffering side effect of doing an injustice. For this problem, research indicate that policy of criminal law in fact also aim to give protection to victim, but form such protection not realized yet, indirect and also less coherent. Base on the result of this research victims want that all of the perpetrator who doingan injustice give indemnation, as a consequence for the victim get of grief and loss. Giving of indemnation to victim of perpetrator is expected can become one of the form victim protection. Therefore for make developing effort to straightening of law which orienting at aspect protection of victim in the future needed theoretic study and practical to policy of criminal law in various state (comparability study), besidde do observation to aspiration of victim (empiric study). Tiga persoalan pokok hukum pidana meliputi tiga hal, yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana. Kajian terhadap tiga hal tersebut bahkan menjadi bahasan intensif dalam Kongres PBB yang membahas pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Sementara masalah korban tindak pidana yang sesungguhnya memiliki korelasi signifikan terhadap kejahatan maupun pelakunya, belum begitu banyak mendapat perhatian. Tidak adil rasanya membicarakan substansi hukum pidana tanpa memperhatikan kedudukan korban, khususnya di dalam menyusun kebijakan perundang-undangan pidana yang pada umumnya menjadi pedoman utama dalam upaya penegakan supremasi hukum. Tulisan ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui apakah di dalam merumuskan suatu kebijakan hukum pidana, para pembuat undang-undang telah memperhatikan aspek perlindungan korban ini. Hal ini mengingat korban sebenarnya menjadi pihak yang paling menderita akibat tindak pidana yang terjadi. Terhadap persoalan ini, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, namun bentuk perlindungan dimaksud belum konkrit, tidak langsung serta kurang tegas. Berdasarkan hasil penelitian pula para korban menghendaki agar para pelaku tindak pidana memberikan ganti rugi, sebagai akibat dari tindakan yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian dan penderitaan. Pemberian ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu demi membangun upaya penegakan hukum yang berorientasi pada aspek perlindungan korban di masa mendatang perlu ada kajian teoritik maupun praktis terhadap kebijakan hukum pidana di berbagai negara (kajian komparatif), di samping melakukan pengamatan terhadap aspirasi para korban tindak pidana itu sendiri (kajian empirik)