KEBUAKSANAAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMIKERAKYATAN YANG BERTUMPU MEKANISME PASAR Kajian Sosio-Legal terhadap Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 Studi Kasus Industri Jamu PT Nyonya Meneer

El itical public policies, the weak law enforcement, and disharmonic of economic system application in the New Order era have caused economic crisis and continued to multi dimension crisis. The economic system of Indonesia that is expected and to be able to answer basic of problems of nation's economic, in fact, it is brittle and even fails to handle them because politic, law, economic, and social-culture factors. The problem of corruption, collusion, and nepotism (KEN), monopoly, oligopoly, and government protection to certain companies or businessmen caused the economic foundation is getting more brittle. This study offers populist economic system as a variant of Indonesian economic system to give answers for problems which is meant as correction and solution over previous systemic problems. Through a deep study on public policy in the House of Representative Decision of Indonesia (Tap MPR RI) number IV/MPR/1999 and the Act number 25, 2000 about populist economic system based on market mechanism, this study tried to examine further about the formulation and application of public policies in empowering populist economic which has orientation on market mechanism by studying the case of a herbs industry namely PT Nyonya Meneer. The company became instruments in this study. By 4 (four) theoretic frameworks as basic hint in examining the issues, this study was expected to be benefical for the academists, birocrates, businessmen, and community. Through socio-legal study,,,it does not only sees the legal framework of economic system as positivist-normative, but also related with other fields which fill and influence each other, such as politic-law, politic-economic, social-politic, and community culture. Through a deeper study, populist economic as an economic system finally can run in harmony with market mechanism if it holds the principles of (i) healthy business competition; (ii) economic growth and equal distribution; (iii) direct dimension with community interest; (iv) applying development with environmental Sight; (v) holding justice principle and economic democracy; (vi) protecting consumer rights; and (vii) utilizing lands and natural resources properly, transparent, and productive. Kebijaksanaan pemerintah yang antis, Iemahnya supremasi hukum dan ketidak¬selarasan penerapan sistem ekonomi pada era orde barn tell* mengakibatkan krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis multidimensi. Sistem ekonomi Indonesia yang di¬harapkan mampu menjawab problematika mendasar perekonomian bangsa, temyata ' rapuh bahkan gagal mengatasinya karena faktor politik, hukum, ekonomi maupun so¬sial-budaya. Perr3oalan KKN, monopoli, oligopoli dan proteksi pemerintah terhadap suatu perusahaan dan atau,pengusaha tertentu menyebabkan fhndamental ekonomi bertambah rapuh. Studi ini menawarkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai varian dari sistem ekonomi Indonesia untuk memberilcan jawaban alas persoalan-persoalan dimaksud sebagai koreksi sekaligus solusi etas permasalahan sistemik sebelumnya. Melalui kajian yang mendalam terhadap kebijaksanaan pemerintah di dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 yang berisi mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar, studi ini mencoba mengurai, mendalami dan menggali lebih jauh formulasi dan penerapan kebijaksanaan peme¬rintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar dengan megambil studi kasus industri Jamu PT Nyonya Meneer yang dijadikan instrumen dalam kajian ini. Dengan 4 (empat) kerangka teoritik sebagai acuan dasar dalam menelaah persoalan, studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, birokrat, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kajian sosto legal studi ini tidak hanya melihat kerangka hukum sistem ekonomi sebagai persoalan positifis¬normatif saja, akan tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang Baling mengisi dan mempengaruhi, seperti politik-hukum, politik-ekonomi, sosial-politik, dan budaya masyarakat. Melalui kajian yang mendalam, ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sis¬tem ekonomi pada akhimya dapat berjalan sinergis dengan mekanisme pasar mana¬kala is memegang prinsip-prinsip: (1) persaingan usaha yang sehat, (ii) pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi; (iii) berdimensi langsung dengan kepentingan rnasya¬ralcat; (iv) menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan; (v) memegang teguh prinsip keadilan clan demokrasi ekonomi; (vi) melindungi hak-hak konsumen; dan (vii) memanfaatkan tanah dan cumber daya alam secara adil, transparan dan produkti