TINJAUAN TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK MENCARI MODEL SIDANG ANAK YANG IDEAL

ABSTRAK Bagi negara-negara yang baru berkembang sebagaimana halnya negara Indonesia pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan berbagai problema sosial. Satu hal yang menjadi kekhawatiran semua kalangan adalah kecenderungan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sebagai negara yang masih mengandalkan keampuhan hukum pidana dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, memanfaatkan sistem hukum (termasuk di dalamnya struktur, substansi maupun budaya) peninggalan kolonial, temyata manfaat yang diharapkan justru sebaliknya. Kondisi demikian, terungkap dari berbagai kajian baik terhadap sarana perundang-undangan yang ada yang terbukti secara yuridis formal belum memberikan alas hukum yang baik, dari segi aplikasinyapun menggambarkan kondisi yang dapat memperburuk perkembangan jiwa anak. Untuk mengungkapkan proses penegakan hukum tersebut di samping mengkaji ulang berbagai ketentuan yang ada juga mengkaji kecenderungan persidangan yang secara empiris dilakukan di wilayah hukum Thu Kota Propinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari hasil survei di lapangan diidentifikasi dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk desktiptif kualitatif. Analisis yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dolcurnen serta perundang-undangan, sedangakan yuridis empiris dipergunakan untuk mengungkapkan relevansi antara peraturan perundang-undangan dengan aplikasi dalam persidangan. Dad gambaran tersebut dapat diformulasikan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang secara mendasar mempunyai karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan penegakan hukum bagi orang dewasa yaitu model sidang perkara pidana anak yang dapat memberilcan perlindungan terhadap hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Dilihat secara yuridis formal landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan adalah adanya undang-undang yang memenuhi unsur politis, sosiologis, praktis dan adaptif. Sedangkan dalam proses penegakkannya persoalan yang sangat mendasar serta yang hares selalu mendapat perhatian adalah memperhatikan aspek perundang-undangan, penanganan oleh sumber daya manusia yang handal, tersedianya fasilitas yang memadai, serta masalah aspek kemasyaralcatan. Dengan demikian, persidangan terhadap anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kondisi anak baik secara pisik maupun psikis. Karena persoalan tindak pidana anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks, usaha penanganannya tidak hanya dapat diatasi melalui penerapan hukum pidana melainkan perlu mengintegrasikan antara pemanfaatan sarana penal (penegakan hukum pidana) dengan sarana nonpenal (memperbaiki kondisi sosial masyarakat dengan upaya preprentif yang ditempuh sejalan dengan kebijakasanan pelaksanaan pembangunan nasional). Untuk itu dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana di samping berpijak kepada kondisi perkembangan masyarakat, perhatian terhadap kecenderungan¬kecenderungan yang terjadi pada masyarakat internasional merupakan salah sate unsur yang tidak clapat diabaikan