KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilaku-kan secara bersama oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia bersifat transnasional menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, sehingga lebih merupakan perbuatan korporasi dibanding perbuatan perorangan. Walaupun Undang-undang No. 9 Tabun 1976 dan UU No. 22 Tabun 1997 sebagai penggantinya, keduanya sudah mengatur perihal dapat dipertanggungjawab-kannya korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika akan tetapi selama kurun waktu sejak dikeluarkannya UU tersebut sampai sekarang belum ada pemidanaan terhadap korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka tesis ini membahas dua pokok masalah (1) Bagaimanakah kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkoti-ka menurut UU No. 22 Tabun 1997 (2) Bagaimanakah kebija-kan pertanggungjawaban korporasi yang sebaiknya dirumus-kan dalam UU Narkotika di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian adalah Yuridis Normatif, spe-sifikasi penelitian adalah deskriptif. Data bertumpu pada data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analistis. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No. 22 Tabun 1997 tidak applicable karena mengandung beberapa kelemahan. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : Perlu-nya kejelasan tentang subjek tindak pidana narkotika, penerapan double track system, perumusan dalam pasal atau sub bab tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, ketegasan mengenai UU Narkotika didahulukan terhadap UU 1ainnya, pembatasan waktu pembayaran denda, penggunaan sistem kategori dan pembenahan Bukum Acara Pidana