KEWAJIBAN PEMASANGAN TANDA BATAS DALAM PENGUKURAN TANAH SEBAGAI SALAH SATU SARANA• PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM

Dengan memahami bahwa tanah mempunyai peran yang sangat strategis, yang merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia dan sebagai modal dasar pembangunan baik untuk dimensi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertanahan keamanan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, telah meletakkan dasar-dasar bagi kebijakan pertanahan yang salah satunya terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi : - Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; - Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; - Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembulctian yang kuat. Kegiatan pengukuran tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 1997 tersebut bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai letak-letak tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang dalam arti kepastian mengenai obyek atas tanahnya. Guna untuk menjamin kepastian hukum objek atas tanah maka dilaksanakan pemasangan tanda batas atas bidang tanah. Untuk memahami bentuk dan tatacara pemasangan tanda batas, maka penulis menyusun tesis dengan judul: "Kewajiban Pemasangan Tanda Batas Dalam Pengukuran Tanah Sebagai Salah Satu Sarana Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang)." Penyusun merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berilcut : (1) Tanda batas yang bagaimana yang dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan bagaimana akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan pemasangan tanda batas tanah (2) Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemasangan tanda batas tanah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pelaksanaan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang khususnya dalam hal pemasangan tanda batas dalam hubungan dengan adanya pemberian kepastian hukum hak atas tanah, dan (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemasangan tanda batas tanah dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Dalam menjawab permasalahan diatas, penyusun merancang penelitian ini sebagai berikut: (1) jenis penelitian adalah deslcriptif analitis, (2) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, (3) teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, (4) pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode reflective thinking (deduksi-induksi), dan tata pikir devergen (kreatif-inovatif), (5) sumber data primer adalah hasil pertanyaan kepada responden yang menjadi subyek di Kelurahan Kembangarum. Sedangkan sumber data sekunder adalah semua data yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dad hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa pemasangan tanda batas di Kelurahan Kembangarum belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena masyarakat Kelurahan Kembangarum masih dipengaruhi oleh budaya setempat.Ini dapat dilihat dalam hal memasang atau mengamankan tanahnya yang dimiliki dengan menanam tanaman keras disekeliling tanahnya. Disamping itu juga disebabkan faktor biaya dan faktor hukum ialah pemegang hak atas tanah kurang menyadari arti pentingnya pemasangan tanda batas tersebut serta akibat yang dihadapi dikemudian hari. Untuk mengatasi hal tersebut maka kepada pemegang hak atas tanah perlu diberikan penyuluhan yang kontinyu agar mereka menyadari arti pentingnya pemasangan tanda batas sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. By comprehending that land have very strategic role, which represent properties of Indonesian nation national and as development authorized capital good to economic dimension, politics, social of culture and land of security, hence its management have to be executed comprehensively and integrated with policy of land. Law Number 5 Year 1960 about Regulation of Base Specifics of Agraria, have put down bases to policy of land which one of them there are in Section 19 sentence (2) expressing that land registry cover : - Measurement, map, and bookkeeping of land. - Registration of rights of land and switchover of rights. - Giving of rights the proofs, acting as strong verification appliance. Activity of measurement of land as which is commended in Pasl 19 sentence (2) which its execution is arranged in Regulation of Government of Number 24 hitting land situations, land boundarys and wide of land which in certainty meaning concerning object of its land. Utilize to guarantee object rule of law of land hence executed by installation of border of land area. To comprehend procedures and form installation of boundary Border In Measurement, hence writer compile thesis with title : " Obligation of Installation of Border In Measurement of Land As One of The Medium Gift of Rule of Law (Study In Sub-District of Kembangarum District of Semarang West Town of Semarang)." Compiler formulate the problem of research is as follows : (1) Border which how able to guarantee land right rule of law and how its legal consequences otherwise executed by installation of land border, (2) Factor what becoming resistor in installation of land border. While target of this research is : (1) Knowing execution of measurement of land done by Office Land of Town of Semarang specially in the case of installation of border in contact with existence of gift of land right rule of law, and (2) Knowing resistances in execution of installation of land border and how to overcome the resistance. In replying problems above, compiler design research as follows : (1) Type research is analytical descriptive, (2) Approach the used is approach of empirical yuridis, (3) Technique data collecting is research of bibliography and field. (4) Solution will be analysed qualitative vvith method of reflective thinking (deduction - induction), and arrange to think devergen (creative-innovative), (5) source of primary data is result of question to responder becoming subyek in Sub-District of Kembangarurn. While source of datum of secondary is all data which its his with this research.From result of this solution can knovv that installation of border in Sub-District of Kembangarum not yet eamed to be executed properly, this matter is caused by society Sub-District of Kembangarum still influenced by local culture. This can be seen in the case of installing or protecting its land which owned by planting hard crop around its land;ground. Beside that is also caused by factor of expense and factor punish is right owner of land less realizing in importance installation of the border and also effect of faced later on day. To overcome the mentioned hence to right owner of land require to be given by counselling which is continue so that them realize in importance installation of border as which is arranged in Section 17 sentence (3) Regulation of Govemment of Number 24 Year 1997 and Regulation of State'S Minister of Agraria / Head Body Land of National Number 3 Year 1997