TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG ATAS KUALITAS BANGUNAN PERUMAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH

The thesis entitled "Developer's Responsibility of House Building Quality And Law Protection For Home Ownership" has approved to know the sufficiency of the role institution which arrange the quality of house building to the Developer's responsibility and low efforts done customer financial loss by developer. To reach the goals, based the research methods, namely Juridical norm research. It refers to the law norm represented to the institution, especially housing and home trade appoinment the secondary data is come from Indonesian Real Estate, Cetral Java, Settlements departement, LP2K Semarang, Housing Developer and some home customer. From this research is found three points, Firsty, legislation role is enough yet to organizet building house quality. Secondly, there is no Developer's responsibility in pretransaction because of the advertaisement represented the general bargaining which doesn't string the trade appoinment while, in transaction step, the customer states in trade appoinment and Developer's responsibility of house building quality is limited. Developer only gives the garante to the building protection for 3 months since giving the buildings. Thirdly, the law by customer financial loss based on "article 45 (1)" Protection Customer Law" can find through out of court or in court section. They are from general judicature. If the problem is aggred from out if court, so the court is through out of the court. Based on this research, the writer conclude that the Developer's responsibility to the trade appoinment gives more less low protection to the customer. Tesis dengan judul "Tanggung Jawab Pengembang Atas Kualitas Bangunan Perumahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rumah" bertujuan untuk mengentahui kecukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur kualitas bangunan perumahan yang dikaitkan dengan tanggung jawab pengembang atas kualitas bangunan perumahan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku, khususnya bidang perumahan dan pemukiman dan perjanjian jual beli rumah. Data sekunder ini diperoleh dari REI Jawa Tengah, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Jawa Tengah, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Pengembang Perumahana dan beberapa konsumen perumahan. Dan penelitian yang telah dilakukan dihasilkan tiga temuan yaitu, pertama, peraturan perundang-undangan sudah cukup mengatur kualitas bangunan perumahan. Kedua, tanggung jawab pengembang pada tahap pra transaksi tidak ada karena iklan dianggap sebagai bentuk penawaran umum yang belum mengikat selama tidak dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli. Sedang dalam tahap transaksi konsumen yang tertuang dalam perjanjian pengikatan jual beli, tanggung jawab pengembang atas kualitas bangunan perumahan sangat terbatas. Pengembang hanya memberikan jaminan pemeliharaan bangunan rumah selama jangka waktu 3 bulan sejak serah terima bangunan. Ketiga, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengembang menurut pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur di luar pengadilan dan jalur pengadilan yang berada di bawah peradilan umum. Apabila telah disepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka jalur pengadilan hanya dapat ditempuh apabila jalur di luar pengadilan tidak diperoleh kata sepakat. Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengembang pada perjanjian jual beli rumah kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen