SUMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (The Contribution of Islamic Law Concerning Criminal Liability for the Indonesian Penal Law Reform)

The back ground of this study is based upon the idea that Penal Code existing during this time is not rooted or sourced from the basic concept of value or idea and the reality of political sociological-political, sociological-economical, and sociological-cultural that existing within Indonesian society. For that reason it is become an urgent need to create an Indonesia penal law refonn that being sourced to its origin of Indonesian idea, concept basic of value. Discussing about material penal law should be involve- with the three main problem, as: the formulation of the punishable conduct or criminalized conduct, criminal responsibility and criminal sanction. So the problem are: How the criminal responsibility in Islamic Law perspective, crimihal responsibility according to the draft concept of most recent penal code of 1999/2000 and the Islamic Law contribution concerning criminal liability for the Indonesian Penal Law reform?. The aim of this study are: to understand and describe deeptly concerning criminal ,responsibility according to Islamic Law, understanding about criminal responsibility according to draft concept of most recent penal code of 1999/2000 and to understand and describe the contribution of Islamic Penal Law concerning criminal responsibility to Indonesia Penal Law reform. The research method being used is a doctrinal/normative research approach, using a seconder data recources or library legal research. The data is collected by library study to the seconder data which come from primer and seconder law material. The analytical mthod is qualitative technique. The conclusion of this study are: (1) According to Islamis Law there are 3 element of criminal responsibility, such as: a. The unlawful conduct/offence existence, b. Being accomplished by his own intention, c. The perpetrator realize the impact of this conduct, (2) The raise of criminal responsibility should fullfil two main elements, as: first, Obyectively/in reality the unlawful have been conducted, the second is that subyectively the acting person is somebody that deserved being blameable for his conduct, (3) a. unfinished offence, expression or conduct and still in phase of intention of perpetrator is not cause any yuridical impact, b. for juvenile category and sleeping person who conduct a crime is being regard not able to responsible, c. State (government) as public enterprise are able become responsible for criminal responsibility in case of payment of diyat to the victims or his family, that being taken from state budget (Baitul Maal). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa KUHP yang berlaku saat ini bukan hukum pidana yang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pembaharuan hukurn pidana Indonesia yang berasal, berakar atau bersumber dart pandangan/konsep nilai-nilai dasar dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Membicarakan hukum pidana materiil harus bergelut dengan tiga permasalahan pokok, yaitu: perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasikan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Dengan dernikian masalahnya adalah: Bagaimanakah masalah pertanggungjawaban pidana dalam pandangan hulcurn Islam, pertanggungjawaban pidana menurut Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000, dan sumbangan hukum Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pembaharuan hulcurn piclana Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan rnendeskripsikan secara mendalarn masalah pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam, mengetahui rnasalah pertanggungjawban pidana menurut Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000, dan mengetahui dan mendeskripsikan sumbangan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan metode pendekatan penelitian hukum normatif/doktrinal, menggunakan sumber data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hulcum sekunder diproses dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam ada tiga, yaitu: a. adanya perbuatan yang dilarang; b. dilcerjakan dengan kemauan send iri; dan c. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. 2. Timbulnya pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu: pertama, secara obyektif (riil/nyata) hams benar-benar telah terjadi suatu perbuatan terlarang, dan kedua, secara subyektif orang yang telah melakukan tindak pidana harus benar-benar merupakan orang yang patut dicela karena perbuatan yang dilakukannya itu. 3.a. Sesuatu tindak pidana yang belum terwujud ucapan atau perbuatan dan masih ada dalam tahap niat si pelaku adalah tidak memiliki implikasi yuridis apapun. b Untuk kategori anak kecil dan orang tidur yang berbuat suatu tindak pidana dianggap tidak mainpu bertanggung jawab. c Negara (Pemerintah) sebagai suatu badan hukum publik dapat dibebani suatu pertanggungjawaban pidana dalam hal pembayaran diyat kepada korban atau keluarganya, yang diambilkan dari Kas Negara (Baitul Maal)