PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH TANPA DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANA II DI KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

Before activation of Act No 5, Year 1960 which is known as Undang¬Undang Pokok Agraria (UUPA/ The Main Agrarian Act), Indonesia dealt with land law dualism which were Custom Land Law applied to the Natives who traded land in front of Village Chief and Western Commerce Law applied to non Natives who traded land in front of Notary and registered in Ownership Transferring Office. Since activation of the Act No 5, Year 1960 on 24 September 1960, then the law dualism was ended so that since then there has been a nationally law unification. Even though the Main Agrarian Act has been activated but practices in the field still show many land trading transaction without any presence of the Land Certification Officer. It is clearly not based on Act and Government Regulation. The research uses juridical-sociological approach to measure effectiveness of Land Act Regulations. Data and law materials gathering, primary and secondary, the data gathering technique by interview and documentation study and the data analysis in the research have been done qualitatively. The transaction of land trading without presence of the land certification officer is due to the low education level of the villagers, the assumption that regulation procedures are too complicated and expensive, and there has been no law socialization on land regulation in villages and districts. The solution of any problems persist is usually done in a traditional deliberation forum in presence of the Village Chief or village staffs, and if there is no any agreement then the problems brought in to the court. The court then, in deciding the land transaction trading is based on the applied law regulations. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indonesia mengalami dualisme hukum dalam bidang pertanahan yaitu hukum tanah adat yang berlaku bagi golongan Bumi Putera yang transaksi jual bell hak atas tanah dilakukan di hadapan Kepala Desa dan Hukum Perdata Barat yang berlaku bagi golongan diluar golongan Bumi Putera, transaksi jual bell hak atas tanah dilakukan di hadapan Notaris didaftar pada Jawatan Balik Nama. Sejak tanggal 24 September 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diberlakukan maka terhapuslah dualisme hukum tersebut sehingga tercapai unifikasi hukum secara nasional. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria sudah diberlakukan, namun didalam prakteknya masih terdapat transaksi jual bell hak atas tanah tanpa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis¬sosiologis, untuk mengukur mengenai efektivitas peraturan perundang¬undangan dalam bidang pertanahan. Pengumpulan data dan bahan hukum, balk primer maupun sekunder, teknis pengumpulan data dengan wawancara dan study dokumen dan analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Terjadinya pelaksanaan transaksi jual beli hak atas tanah tanpa dilakukan di hadapan PPAT tersebut dikarenakan faktor-faktor pendidikan masyarakat desa yang relatif masih rendah, adanya anggapan masyarakat desa prosedur menurut peraturan terlalu berbelit-belit dan memerlukan biaya yang banyak, dan belum adanya penyuluhan hukum tentang pertanahan di tingkat desa dan kecamatan. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan musyawarah di hadapan Kepala Desa atau pamong desa, dan apabila tidak ada kata mufakat biasanya diajukan ke pengadilan. Pengadilan dalam mengambil keputusan kasus jual bell tanah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku