AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

AKIBAT HUKUM TERHADAP ICEDUDUKAN ANAK DAN HARTA BERSA1VIA DALAM PERKAVVINAN DI BAWAH TANGAN (Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Oleh: Sumarindang Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengertian dan alcibat- alcibat hulcum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, terutama terhadap kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan, terhadap harta bersama yang ditinj au menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana kedudukan suami istri dalam perkawinan di bawah tangan tersebut. Penelitian mengenai kedudukan anak dan harta bersama dalam perkawinan di bawah tangan ini adalah menggunalcan metode yuridis normatif yang ditunjang dengan yuridis sosiologis, artinya berdasarkan atas dasar peraturan-peraturan atau hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjuldcan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkavvinan di bawah tangan membawa dampak pada kehidupan anak-anak untuk melakulcan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan kenegaraan. Dad segi hulcum Islam perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan agama adalah salt. Anak-anak yang lahir dad perkawinan orangtuanya adalah anak sah. Hanya saja mereka tidak mempunyai alcta kelahiran sebagai buIcti asal usul kelahirannya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tidak hanya sah jika dilalcukan menurut agama dan kepercayaannya, tapi juga hams dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Anak-anaknya akan menjadi anak sah yang dialcui oleh negara. Bagi perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh pada kedudukan bath bersama dalam perkawinan_ Tidak ada bulch alcta nikah dalam suatu perkawinan alcan menyulitkan proses administrasi untuk mengurus uang pensiun, uang duka serta mendapatkan harta warisan almarhum. Dalam hukum Islam tidak ada bulcti surat dalam perkavvinan tidak mempengaruhi proses peralihan warisan untuk istri dan anak-analcnya sebagai ahli wads. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 merupakan perkawinan di bawah tangan yang menurut hukum negara merupakan perkawinan yang melanggar- ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan merupakan tindak pidana pelanggaran dengan ancaman denda berdasarican Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh peraturan yang berlaku pasangan tersebut hanya merupakan pasangan hidup bersama tanpa ikatan dalam hubungan kehidupannya. Oleh karena itu untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap hubungan pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dad pericawinan orangtua, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan kepercayaan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The purpose of this research is to reveal the definition and the law consequences emerged from an underhanded marriage, especially to the status of the children born from an underhanded marriage, to the common property viewed according to the Islamic Law and The Act number 1 Year 1974 about Marriage and how the status of a husband and wife is in an underhanded marriage. The research on the status of the child and the common property in the underhanded marriage uses a normative juridical method supported by sociological juridical. It means that it is based on the regulations or laws that have a close connection with the problems being researched and based on the realities in the society. The research result shows that the status of the child born from an underhanded marriage brings an effect to the live of the children of doing a legal acts in connection with the social live and the matters pertaining to the state. From the Islamic Law point of view, a marriage held in accordance with the religious regulation is legitimate. The only thing is that they don't have a birth certificate a the evidence of the history of their birth. According to the Act Number 1 Year 1974, a marriage is not only legitimate if held in accordance with their religions and believes, it is also have to be registered in Pegawai Pencatat Perkawinan. The children will become legitimate children who are acknowledged by the country. The underhanded marriage that are not in accordance with the Act Number 1 Year 1974 takes the consequence on the status of the common property in the marriage. The absence of the marriage certificate will cause a difficulty in the administration process of the pension money, the donation of the deceased person and getting of the deceased's legacy. In the Islamic Law, the absence of the marriage certificate doesn't cause any consequence to the process of the legacy transfer to the wife and the children as the heirs. A marriage that is not registered as stated in The Act number 1 Year 1974 in connection with Peraturan Menteri Agama Number 3 Year 1975, is an underhanded marriage which according to the state law as a criminal offence that is liable to a fine as stated in The Article 45 Peraturan Pemerintah (Governmental Regulation) Number 9 Year 1975. According to the law prevails, the couple is only a couple who live together without a tie in their life relationship. That's, why, in order to get a legal force on the relationship of a husband and wife and the children born from their parents' marriage, a marriage should be held in accordance with the regulations and the requirements set by the religions, the believes and the legislations prevail