Kekhawatiran bahwa calon legislatif perempuan bakal tersungkur dalam pemilu 2009 mewarnai pemberitaan media cetak maupun elektronik. Ini dipicu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 UU No.10 Tahun 2008. Kenyataannya, jika MK tidak membatalkan mekanisme pemilihan calon menggunakan sistem nomor urut, perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR jumlahnya tidak jauh berbeda dari hasil Pemilu 2004. Seperti dirilis oleh KPU per 31 Oktober 2008, perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPR Pemilu 2009 adalah 3.910 orang, hanya 12,7% menduduki nomor urut satu, 19,46% di nomor urut dua, dan 25,93% di nomor urut tiga; selebihnya berada di nomor urut enam dan sembilan. Dalam DCT DPR Pemilu 2004, 9,7% perempuan berada di no...
Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2009 memperoleh kemenangan di Kabupaten Aceh Singki...
Semarak hajatan demokrasi di negeri ini seakan-akan menemui puncak pada tahun 2009 ini. Hal ini dise...
Pasca pemilihan umum (Legislatif) menghadirkan komposisi kekuatan politik di lembaga Legislatif, pen...
Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemi...
Keberadaan perempuan dalam ranah publik, khususnya di lembaga legislatif menjadi perhatian khusus o...
Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah perempuan Indonesia mencapai 101.625.816 jiwa atau sekitar ...
Pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemil...
PendahuluanMahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu...
Sistem pemilu demokratis yang mengakomodir pemilihan langsung satu orang satu suara telah menempatka...
Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demo...
Berita tidak berada dalam ruang bebas nilai. Media massa sangat berkuasa untuk menghadirkan sebuah r...
Topik utama dalam penelitian ini ialah “Studi Kasus Perempuan dan Politik di Tewah Pada Pemilu Leg...
Lembar Fakta (Fact Sheet) ini berisi informasi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan d...
Masalah keterwakilan politik (political representatineness) bagiperempuan adalah satu hal yang cukup...
Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan...
Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2009 memperoleh kemenangan di Kabupaten Aceh Singki...
Semarak hajatan demokrasi di negeri ini seakan-akan menemui puncak pada tahun 2009 ini. Hal ini dise...
Pasca pemilihan umum (Legislatif) menghadirkan komposisi kekuatan politik di lembaga Legislatif, pen...
Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak Pemi...
Keberadaan perempuan dalam ranah publik, khususnya di lembaga legislatif menjadi perhatian khusus o...
Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, jumlah perempuan Indonesia mencapai 101.625.816 jiwa atau sekitar ...
Pendahuluan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemil...
PendahuluanMahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu...
Sistem pemilu demokratis yang mengakomodir pemilihan langsung satu orang satu suara telah menempatka...
Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demo...
Berita tidak berada dalam ruang bebas nilai. Media massa sangat berkuasa untuk menghadirkan sebuah r...
Topik utama dalam penelitian ini ialah “Studi Kasus Perempuan dan Politik di Tewah Pada Pemilu Leg...
Lembar Fakta (Fact Sheet) ini berisi informasi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan d...
Masalah keterwakilan politik (political representatineness) bagiperempuan adalah satu hal yang cukup...
Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan...
Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2009 memperoleh kemenangan di Kabupaten Aceh Singki...
Semarak hajatan demokrasi di negeri ini seakan-akan menemui puncak pada tahun 2009 ini. Hal ini dise...
Pasca pemilihan umum (Legislatif) menghadirkan komposisi kekuatan politik di lembaga Legislatif, pen...