KANTOR PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

1. Latar Belakang Dalam rangka penataan kembali perangkat daerah untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, maka Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Pelaksanaan SOT tersebut ini didasarkan pada pemberlakuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan, penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja baru tersebut akan menciptakan kebijakan dan aturan birokrasi baru yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar segala urusan tata pemerintahan dan pelayanan public. Pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan otonomi daerahnya memerlukan sarana dan prasarana yang slah satunya adalah kantor pemerintahan yang representative. Bangunan kantor pemerintahan ini ditujukan untuk mewadahi berbagai kegiatan dengan program pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kepada masyarakat. Bangunan kantor yang memadai diharapkan dapat menciptakan sistem atau mekanisme kinerja instansi pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh, mewujudkan pola pelayanan pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, mngembangakan dan meningkatkan pembangunan fisik, ekonomi maupun social. Secara visual, kantor pemerintah harus mampu mencerminkan suatu lambing kedudukan pusat pemerintahan. Kantor Pemerintah Kota Surakarta yang berlokasi di Kompleks balaikota Surakarta sebagai pusat pemerintah kota dan pelayanan ,asyarakat Surakarta, secara fisik dirasakan kurang representative dalam mendukung pelaksanaan SOT Pemerintah Kota Surakarta yang baru. Kekurangan yang ada antara lain ; secara fisik bangunan yang tersebar kurang mencerminkan tata hubungan kerja yang berlangsung, tata ruang luar dan konfigurasi masa bangunannya kurang mampu mendukung kejelasan sirkulasi, lay out bangunan secara keseluruhan tidak mempunyai kesatuan bentuk yang merepresentasikan kedudukan pusat pemerintahan kota. Kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya kebakaran pada sebagian banguan yang terdapat pada kompleks tersebut. Berbagai permasalahan yang timbul akibat kondisi tersebut antara lain, kurang terpadunya kinerja antar instansi yang berada di dalam kompleks akibat kondisi fasilitas yang kurang memadai, menurunnya fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan secara keseluruhan semakin dirasakan kurang dapat menyelenggarakan fungsi suatu kantor pemerintahan secara optimal dan representative. Oleh karena itu diperlukan perencanaan dan perancangan tentang Kantor Pemerintah Kota Surakarta sebagai suatu wadah pusat pemerinahan kota yang representative. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengali, menelaah serta merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dalam perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintah Kota Surakarta sebagai fasilitas bangunan pemerintah dan pelayanan public. Sasaran dari pembahasan ini adalah menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan sebagai landasan konseptual bagi perancangan fisik Kantor Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta. 3. Manfaat Manfaat subyektif adalah sebagai brlak studio grafis, sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh Tugas Akhir, dan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang strata S1. Manfaat obyektif adalah dapat menjadi manfaat bagi mahasiswa dan pihak lain untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini. 4. Lingkup Pembahasan Pembahasan dititik beratkan pada permasalahan yang dibatasi dan ditinjau dari disiplin Ilmu Arsitektur. Sedangkan, pembahasan masalah di luar lingkup ilmu arsitektur, sejauh masih melatar belakangi, mendasari, dan berkaitan dengan factor-faktor perencanaan fisik , dilakukan dengan pendekatan secara logika dan asumsi tanpa pembuktian yang mendalam 5. Metode dan Sistematika Pembahasan Metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dianalisis dan diambil kesimpulan sebagai dasar perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literature, wawancara, dan observasi lapangan. Sistematika pembahasan secara terperinci adalah sebagai berikut : BAB I : membahas pendahuluan tentang latar balakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, serta metode dan sistamatika pembahasan. BAB II : membahas tentang tinjauan umum Pemerintah Daerah dan tinjauan umum banguan perkantoran. BAB III : membahas tentang tinjauan khusus Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dan studi kasus kantor Pemerintah Kota Surakarta. BAB IV : membahas mengenai batasan dan anggapan. BAB V : membahas penekanan desain dan pemdekatan-pendekatan yang digunkan yaitu pendekatan aktivitas, personalia, ruang, struktur, tata ruang luar, fisiologis bangunan, utilitas, perkembangan teknologi, dan pendekatan arsitektural. BAB VI : membahas konsep dasar perencanaan dan perancangan, factor penentu parancangan, program dasar perancangan, dan program ruang Kantor Pemerintah Kota Surakarta