Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang

Perjanjian baku yang dibuat oleh lembaga perbankan dalam perjanjian kredit dapat mengurangi hak-hak nasabah sebagai konsumen. Perlindungan hukum untuk mencegah adanya perjanjian baku yang dapat merugikan nasabah tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penelitian ini mengambil dua pokok permasalahan, yaitu pertama perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang, dan yang kedua adalah upaya yang dapat dilakukan agar kepentingan hukum nasabah dapat terlindungi dari pelaksanaan perjanjian kredit yang menggunakan klausul yang telah dibuat secara baku/standar oleh PT. Bank Rakyat indonesia Cabang Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiian dan penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dan metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Pencegahan terhadap adanya tindakan yang dapat merugikan nasabah sebagai konsumen, pihak bank wajib memberikan perlindungan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Perlindungan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut harus berdasarkan Undang-undang Perbankan. Instansi yang berwenang menangani apabila terjadi pelanggaran tersebut yaitu, Bank yang bersangkutan, KP2LN, Pengadilan dan Lembaga Arbitrase. Sanksi yang diterapkan, yaitu meneurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UUPK. Kata kunci : perjanjian kredit, perlindungan nasabah dan klausula baku