KAJIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Pembangunan daerah yang pada dasarnya diorientasikan pada pengembangan suatu wilayah tertentu, dalam perkembangan terakhir ini semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak saja sulit untuk diatasi sendiri, tetapi juga mengharuskan dilakukannya kerjasama dengan daerah-daerah sekitar, di mana kepentingan-kepentingan mereka dapat diwujudkan tanpa mengorbankan pihak lain (Pamudji, 1985). Bertolak dari pandangan ini dan juga dalam rangka mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menyukseskan otonomi daerah dan menghadapi tantangan globalisasi, sudah seharusnya bagi Daerah untuk mendukung sepenuhnya adanya kerjasama daerah. Dukungan Daerah bagi kerjasama diperlukan untuk lebih menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada secara bersama-sama. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dukungan pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam mendukung kerjasama pengelolaan sarana-prasarana perkotaan di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, khususnya air limbah dan persampahan, dalam Sekretariat Bersama Kartamantul. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hasil penyebaran kuesioner kepada 71 instansi/lembaga yang ada di ketiga kabupaten/kota tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa di antara ketiga pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota Yogyakarta menempati tempat teratas di dalam mendukung program kerjasama yaitu sebesar 41,59%, disusul Kabupaten Bantul yang menempati tempat kedua (33,95%), dan terakhir Kabupaten Sleman yang menempati urutan ketiga (28,39%). Tetapi, jika besar dukungan itu diperbandingkan dengan jumlah pelanggan (wajib retribusi/WR) dan luas daerah pelayanan akan terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dukungan melebihi dari yang seharusnya ditanggung, sementara Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memberikan dukungan yang lebih rendah dari yang seharusnya ditanggung. Besar dukungan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi dan faktor aparatur pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan pemerintah daerah sebagai sebuah institusi terhadap kerjasama, dilihat pada besar-kecilnya bentuk-bentuk dukungan yang diberikan dan bobot pengaruhnya terhadap kerjasama tersebut, yaitu peraturan, program dan anggaran, jabatan fungsional, sumberdaya manusia, koordinasi, dan sosialisasi (Hardjito, 1994). Sedang pada faktor aparatur pemerintah daerah akan dilihat pada persepsi aparatur pemerintah daerah. Persepsi menyangkut aspek pengetahuan aparat tentang kerjasama, pemahaman aparat tentang kerjasama dan penilaian kesesuaian aspirasi aparat terhadap kerjasama. Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini menyangkut harapan kepada masing-masing pemda untuk membuat perda baru tentang air limbah dan persampahan, tambahan anggaran berdasarkan beban tanggungan, alokasi jabatan fungsional serta tambahan personil untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah propinsi. Pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon disarankan untuk perlu ditangani swasta-profesional. TPA Piyungan perlu dikembangkan untuk daur ulang dan pengomposan sampah serta peternakan (sapi). IPAL Sewon perlu dikembangkan sebagai laboratorium penelitian serta pemeliharaan ikan dan wisata pemancingan. Untuk studi lanjut, diperlukan adanya studi kelayakan untuk obyek kerjasama sebelum dikerjasamakan, serta pentingnya memasukkan pertimbangan lingkungan dan kriteria lain seperti jumlah penduduk dalam memperbandingkan besar dukungan dalam kerjasama