Implementasi Azas-azas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia

Dewasa ini sangat terasa kurangnya pemahaman warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat (bertatanegara) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 45) khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai asas-asas hukum Tatanegara dan implementasinya menuju perwujudan Ius Constituendum di Indonesia. Perwujudan Ius Constituendum mencakup tiga hal yakni:perombakan hukum lama menjadi hukum baru, perubahan-perubahan hukum terhadap hokum yang berlaku dan pembentukan hukum. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo – tumbuh dan kembangnya hukum dari Ius Constitutum menuju Ius Constituendum ditopang oleh 2 pilar yakni Negara dan rakyat/masyarakat umum. Azas-azas hukum tatanegara mempunyai makna dan fungsi yang utama dalam penyelenggaraan kehidupan bertatanegara menuju perwujudan Ius Constituendum sehingga perlu diimplementasikan dan di pelihara.Implementasi azas-azas hukum tatanegara dilaksanakan secara sistematik dengan memasukkan azas-azas tersebut ke dalam system norma yang telah dikelompokkan sesuai dengan ajaran Stufenbau Theory.Dalam kehidupan bertatanegara, azas-azas pokok hukum tatanegara saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Dalam melaksanakan implementasi azas-azas hukum tatanegara menuju perwujudan Ius Constituendum harus selalu dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai Grundnorm maupun sebagai Staatsfundamentalnorm dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia..Implementasi azas-azas hukum tatanegara menuju perwujudan Ius Constituendum tidak akan berarti kalau tidak dilakukan secara holistic, karena bidang hukum tatanegara sangat berkaitan dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. (afn