Aspek Moral Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Hubungannnya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara

Di dalam negara integralistik seperti Indonesia, adanya negara tidak untuk menjamin kepantingan individu atau golongan, tetapi dimaksudkan untuk menjamin seluruh masyarakat sebagai suatu persatuan. Sedangkan dalam Negara individualistic yang berfilsafatkan trias politica lebih menonjolkan hak asasi pribadi dari pada kewajiban asasi, lebih mengutamakan kebebasan pribadi dari pada rasa tanggung jawab. Selanjutnya UUD 1945 menjelaskan bahwa walaupun sudah dibuat UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan (integralistik) tetapi apabila semangat para penyelenggara negara itu bersifat individualistic UUD itu tidak ada artinya dalam praktik. Diharapkan para pejabat mengambil keputusan perlu mengadakan instropeksi apakah betul-betul telah melaksanakan pemerintahan yang baik tidak hanya secara yuridis formal tetapi juga yuridis moral. Karena masih adanya birokrasi yang mengatakan bahwa jika di dalam suatu ketentuan perundang-undangan tidak ada larangan yang secara eksplisit menyebutkan, berarti ketentuan itu dapat dilaksanakan. Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksudkan agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap administrasi yang melampaui batas kewenangannya dalam melaksanakan pemerintahan yang baik. Kehadirannya memiliki 2 dampak yaitu menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan, karena mereka meras aspirasinya memperoleh jaminan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai dan menjadi saran pendorong untuk terwujudnya suatu aparatur pemerintah yang professional, yang menangani tugasnya secara lebih cermat dan seksama. Yang masih menjadi persoalan adalah sampai berapa jauh jangkauan kemampuan fungsi pengadilan TUN dalam mendukung kegiatan tercapainya aparat yang bersih dan berwibawa karena sistem pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap juga masih akan mengalami kesulitan dalam pelasakanaannya. Hal ini terjadi karena dari segenap jajaran aparat birokrasi dari yang tertinggi sampai yang terbawah belum ada kesepakatan bulat dalam menaati dan tunduk secara sukarela dan ikhlas kepada keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimanapun beratnya. (sg